BBC, Serang – Revisi atas UU Pemerintah Daerah khususnya terkait kewenangan Laut yang sekarang bertumpu di Pemerintah Provinsi belum di tangkap oleh Dishub Banten sebagai potensi besar mendorong Pendapatan Asli Daerah – PAD Banten.
“Revisi UU Pemda tersebut akan berlaku efektif 2020 yang akan datang, tapi kami masyarakat dan dunia usaha khususnya di Maritim belum melihat atau membaca setidaknya dari media terkait planning Pemerintah Provinsi Banten dalam Regulasi pengelolaan laut tersebut,” ujar Ketua Umum HIPKA Banten, Khoirul Umam kepada awak media, Senin (7/10/2019).
Dunia usaha menunggu signal dari Pemerintah Provinsi Banten khususnya Dishub sebagai leading sektor budang ini, karena kewenangan pusat dan kab/kota atas laut di serahkan kewenangannya kepada Provinsi. Jelas umam
“HIPKA Banten punya SDM siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam merancang Master Plan kewenangan wilayah laut ini,” katanya.
Sejak di gulirkannya Otonomi daerah, kata Imam pengelolaan laut ini menjadi primadona bagi Pemda sebagai potensi besar dalam mendongkrak PAD daerahnya. Tapi Banten hingga akhir tahun ini belum terdengar wacananya.
“Kita berharap, Dinas Perhubungan Banten segera mewacanakan kajian dan merancang master plannya, karena Banten memiliki panjang laut yang sangat luas, hanya Tangsel yang tidak ada wilayah lautnya,” ucap Umam.
Kewenangan Pusat atas laut sekarang hanya pada Kapal, karena kapal di atur oleh International Maritime Organisation ( IMO ),” imbuhnya. (1-1)








