BBC, Serang – Badan Pengawas pemilu provinsi Banten melalui Koordinator Divisi Pengawasan Nuryati Solapari mengkhawatirkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tak optimal dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pandeglang. Alasannya dari hasil kunjungan ke lokasi Hunian Sementara satu di Pandeglang dilaporkan belum ada pendataan terbaru dari siapapun untuk kepentingan Pilkada.
“Miris ya, ketika Bawaslu melakukan visitasi ke para korban tsunami Selat Sunda di Hunian Sementara 1 di Pandeglang. Mereka mengaku Bawaslu adalah lembaga pertama yang datang ke lokasi ini,” kata Nuryati.
Sehingga apabila hal ini dibiarkan, kata Nuryati Bawaslu Banten khawatir partisipasi masyarakat Pandeglang dalam Pilkada tak optimal. Padahal di lokasi ini saja ada 130 Kepala Keluarga.
“Ini kan baru satu titik, kalau 130 dikali 3-4 orang dalam satu KK artinya ada banyak warga yang tak bisa memilih apabila ini tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara,” katanya.
Oleh sebab itu, Nuryati menegaskan pihaknya telah merekomendasikan kepada KPU untuk segera melakukan penghitungan berapa jumlah pemilih di lokasi itu.
“Apabila jumlahnya lebih dari 300 kan harus ada dibuatkan TPS sendiri di lokasi itu. Apalagi warga ngeluh harus bayar ojek kalau kemudian harus memilih di wilayah terdekat,” keluh Nuryati.
Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan pengawas di kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada. Bahkan hari ini juga sudah diresmikan sekretariat Gakkumdu di Pandeglang.
“Besok di Tangsel, selanjutnya di Kabupaten Serang dan Cilegon. Meski sekretariat terpisah dari Bawaslu tapi lokasinya tidak jauh. Sehingga koordinasinya juga tidak sulit,” terang Didih.
