BBC, Serang – Lagi, Demonstrasi menolak pengesahan UU Ciptaker kian ramai. Kali ini, aksi unjuk rasa kembali digelar oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (GEMPAR) di depan Kantor DPRD Provinsi Banten, pada Kamis (8/10/2020).

Korlap Gempar Saat ditemui Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Aliansi yang terdiri dari PPT IMIKI Unsera, BEM STIE Dwimulya, BEM Unsera, BEM Universitas Faletehan, Ikamaba, GMK, IKMBP, Himagu, Himakom Uniba, Imala Serang, dan Politeknik Piksi Input Serang.

Setia Adi Wangsa, salah satu orator dalam aksinya menyampaikan, pengesahan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) banyak menuai kontroversi dan merugikan pihak buruh serta abai terhadap rakyat.

“Undang-undang Ciptaker mematikan demokrasi politik, ekonomi, ekologi, dan rule of law dn mengabdi kepada kepentingan oligarki sistem politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang abai terhadap rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, UU Ciptaker dinilai dapat mengeksploitasi lingkungan dengan maraknya investor yang abai akan dampak kelestarian lingkungan karena disahkannya undang-undang sapu jagat tersebut.

“Dengan disahkannya UU Cilaka ini, investor berpeluang untuk mengeksploitasi lahan di Indonesia khususnya Banten,” tambah Adi yang juga ketua PPT IMIKI Unsera.

Sementara itu, Koordinator lapangan, Aswari menolak pengesahan UU Cipta Lapangan Kerja yang dinilai multi tafsir dan tergesa-gesa dibalik pandemi covid-19.

“Menolak dengan keras alasan DPRD mempercepat pengesahan UU Ciptaker disituasi pamdemi Covid 19, menolak pasal-pasal multitafsir, dan omnibus law adalah kejahatan koorporasi,” pungkasnya.

Diketahui masa aksi membubarkan diri dengan tertib pasca dijumpai Nawa Said Wakil ketua DPRD Provinsi Banten. (1-2).