BBC, Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan menggulirkan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada tahun 2021. Rencananya, bantuan sosial berupa fasilitasi usaha produktif tersebut akan disalurkan kepada 2.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma Sumapradja mengatakan, bantuan sosial tersebut merupakan Wujud komitmen bapak gubernur dan bapak wakil gubernur terhadap bentuk sinergitas kebijakan antara Pemprov Banten dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Bantuan sosial tersebut bukan berbentuk uang tunai, melainkan berupa barang yang bisa dimanfaatkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk berwirausaha. Ini juga bagian dari kepedulian dan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terhadap warganya.
“Ada usaha ekonomi produktif. Yaitu mereka yang tidak pernah sama sekali masuk ke dunia wirausaha. Kita akan perkenalkan, kita akan ajak mereka, kita bawa teman-teman KPM yang sudah lebih dulu berwirausaha menjadi motivator dari mereka untuk mereka. Jadi nanti dikasih bantuan modal berupa barang, tidak berupa uang. Kemudian barang itu bisa mereka putar melalui proses bisnis,” kata Budi, saat menjadi narasumber dalam Siaran Pagi di Serang Gawe FM bertemakan ‘Efektivitas Guyuran Bansos di Tengah Pandemi’, Senin 26/10/2020.
Budi menjelaskan, bantuan tersebut akan disalurkan kepada sekitar 2.500 KPM yang merupakan ‘lulusan’ penerima bansos Jamsosratu.
“2.500 KPM itu kami ambil dari penerima bansos Jamsosratu yang sudah sejak 2013 digulirkan sampai 2020 ini. Nah, berdasarkan assessment, pendampingan, itu banyak keluarga binaan yang sudah meningkat secara ekonomi. Jadi nanti tahun 2021, 2.500 KPM tadi akan graduate (lulus), Anda lulus dari kemiskinan. Kita harapkan bisa mandiri, karena ada bantuan modal,” ujarnya.
Budi menjelaskan, ada perbedaan mendasar dalam program-program terkait bantuan usaha ekonomi produktif di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam hal ini, Dinsos sebagai OPD yang menangani persoalan kesejahteraan sosial, tujuan utamanya yaitu menjadikan masyarakat bisa berdaya secara ekonomi dan sudah berupaya untuk meningkatkan taraf hidup.
“Kalau di OPD-OPD yang sifatnya lebih pada leading sector perekonomian, program usaha ekonomi produktif semacam ini harus berhasil, karena itu adalah OPD yang menangani perekonomian. Kami OPD yang menangani kesejahteraan sosial. Jadi keberhasilan bantuan tersebut bukan tujuan utama. Tapi bahwa masyarakat secara ekonomi telah berdaya itu tujuan utama. Jadi yang penting ada pergerakan ekonomi dulu. Ini yang harus dipahami. Jadi secara sosial yang penting masyarakat sudah berusaha, mengupayakan sesuatu untuk peningkatan taraf hidup,” kata Budi.
Budi juga berharap, program-program berkelanjutan secara sinergis dilakukan antar OPD di Pemprov Banten.
“Jadi yang sudah meningkat itu kita setop bantuan, kita beri bantuan lanjutan yang lain. Kami berharap, sustainabilitas ini tidak hanya di dinas sosial. Jadi setelah kemiskinan kita bina, ada yang meningkat itu ditangkap oleh OPD lain, ada dinas kopersi, UMKM, dan lainnya. Karena ada potensi yang luar biasa. Seperti pelampung oranye yang ada di pesawat itu ada pembuatnya dari KPM Jamsosratu di Tangerang. Memang trademarknya ada perusahaan, tapi secara handycraft itu yang buat penerima Jamsosratu ternyata,” ucapnya.***
