BBC, Serang – Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan hadiah berupa Dana Intensif Daerah (DID) kepada Pemprov Banten sebesar Rp 10,37 miliar.

Provinsi Banten dinilai berhasil mengendalikan inflasi dan melakukan perbaikan kinerja daerah dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah.

Tak hanya Banten, terdapat 9 provinsi lainnya yang juga mendapat hadiah serupa, yakni Provinsi Kalimantan Barat Rp10,83 miliar, Provinsi Bangka Belitung Rp10,81 miliar, Provinsi Papua Barat Rp10,75 miliar, Provinsi Sulawesi Tenggara Rp10,44 miliar, Provinsi Kalimantan Timur Rp10,41 miliar, Selanjutnya, Provinsi DI Yogyakarta Rp10,41 miliar, Provinsi Banten Rp10,37 miliar, Provinsi Jawa Timur Rp10,33 miliar, Provinsi Bengkulu Rp10,33 miliar, serta Provinsi Sumatera Selatan Rp10,32 miliar.

Selain kepada pemerintah provinsi, Kementerian Keuangan juga memberikan hadiah serupa kepada pemerintahan kabupaten dan kota. Sehingga jumlah total pemprov, pemkab dan pemkot yang mendapatkan dana DID tahun 2022 sebanyak 125 daerah. Hal itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin, 26 September 2022.

Rata-rata pemerintah daerah itu mendapatkan dana segar sekira Rp10,32 miliar sampai Rp10,83 miliar. Sri mengatakan, pemerintah memberikan reward dalam bentuk dana insentif daerah untuk daerah yang bisa mengendalikan dan menekan inflasinya lebih baik dari nasional. “Kita rangking dan kita berikan reward atau dalam hal ini hadiah,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Senin, 26 September 2022.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, keputusan pemberian hadiah itu tertuang juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/ PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021. DID kinerja daerah tahun berjalan dihitung berdasarkan kategori penggunaan PDN, percepatan belanja daerah, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, serta dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting. “Terakhir, penurunan inflasi daerah,” ucapnya. (*)