BBC, Tangerang – Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) melakukan pembenahan terhadap penatausahaan dan pelaporan keuangan desa melalui bimbingan teknis bagi kepala urusan keuangan desa. Bimbingan teknis bagi aparatur dan Kepala urusan keuangan desa se-Provinsi Banten tersebut, diikuti oleh 1238 orang aparatur desa, dan dibuka langsung Gubernur Banten Rano Karno di Tangerang hari ini
“Saya berharap berharap bintek ini jangan disia-siakan, manfaatkan dengan baik kesempatan. Bantuan desa ini, akan terus meningkat, namun tentunya akan dilihat dengan pertanggungjawabannya, jika pertanggungjawaban baik maka bantuan itu akan bertambah,” kata Rano.
Gubernur mengatakan, bimbingan teknis penatausahaan dan pelaporan keuangan desa ini sejalan dengan arahan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar daerah mengawasi pelaporan dan pelaksanaan dana desa serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut.
“Karenanya melalui Bimtek ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh aparatur desa. Apalagi bantuan desa ini terus mengalami peningkat, dan diperlukan pertanggungjawaban yang baik pula,”tegas Rano.
Rano juga menjelaskan, ujung tombak pembangunan di daerah saat ini ada di desa-desa. Dimana desa merupakan bagian lingkup pemerintah kecil yang punya kekuatan besar.
“Oleh karena saya menyarankan kepada BPPMD desa memiliki aplikasi khusus sistem keuangan desa yang sudah disiapkan oleh pihak BPK dan KPK. Ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan dari tingkat desa bisa lebih transparan,”jelasnya.
Kepala BPPMD Banten Sigit Suwitarto menambahkan, bimbingan teknis penatausahaan dan pelaporan keuangan desa tahun 2016 bagi aparatur desa se-Banten, merupakan upaya lanjutan.
“Ini merupakan upaya lanjutan, karena sebelumnya juga kami telah memberikan bimbingan teknis bagi sekretaris desa dan para kepala desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa,”jelas Sigit.
Sedangkan peserta yang ikut serta dalam kesempatan kali ini, tambah Sigit terdapat sebanyak 1.238 orang, dengan perwakilan masing-masing desa sebanyak 1 orang. “Adapun materi yang akan diberikan kepada paratur desa ini meliputi administrasi dan tatakelola keuangan desa, dengan menghadirkan narsumber utama dari Kementerian Dalam Negeri,”pungkasnya. (1-1)
