BBC, Serang –  Masih adanya kepentingan yang bermain dalam proses lelang di lembaga unit layanan pengadaan (ULP) provinsi Banten dianggap tidak berpengaruh meskipun lembaga lelang tersebut menjadi mandiri. Apalagi persoalan ini bukan menjadi rahasia umum dan kerapkali terjadi dalam proses lelang di SKPD.

“Sebenarnya bukan mandiri atau menjadi kantor dan badan ULP ini. Karena meskipun berubah kapasitasnya, kalo saja sistemnya tidak berubah dan masih syarat kepentingan, susah. Makanya ini perlu ketegasan,”kata ketua DPRD Banten Asep Rahmatullaah, Selasa 31/5/20116.

Namun begitu, kata Asep DPRD menyambut baik adanya wacana utuk merubah status ULP menjadi UPT sendiri. Karena untuk menjadi kantor atau badan,  dibutuhkan waktu yang lama kaitannya dengan PP 41 yang belum turun.

“Ini kan bagian dari rencana aksi yang disampaikan oleh KPK. Intinya kami menyambut baik atas keinginan pemprov Banten ini. Semoga saja nanti setelah berubah statusnya, ULP akan benar-benar mandiri. Karena selama ini kita ketahui bersama, permainan di ULP itu masih ada, banyak yang ngomong ke saya ko,”katanya.

Sementara itu gubernur Banten Rano Karno mengaku akan mempercepat proses perubahan status ULP menjadi mandiri. Karena sebelumnya KPK dalam rencana aksi juga meminta agar ada perubahan atas lembaga ULP.

“Saya tidak mau persoalan yang dulu muncul lantaran gagal lelang ini terulang di masa mendatang. Makanya saya ingin lebih cepat agar status ULP ini menjadi mandiri. Paling tidak Juni ini sudah UPT, karena jika harus kantor atau badan harus menunggu PP 41,”jelas Gubernur.

Sementrara itu kepala ULP Banten Maaman Suratman menambahkan, pihaknya mengakui peningkatan status ULP mandiri sangat dibutuhkan. Dengan begitu diharapkan mampu mengurangi potensi intervensi dari pihak-pihak lain dari luar.

Baca juga :  Pj Gubernur Al Muktabar Tunjuk Deni Hermawan sebagai Plt Kepala Bapenda

“Kalo sudah terpisah nanti, paling tidak intervensi terhadap ULP ini juga tidak ada. Makanya kami mendukung langkah percepatan ini. Mungkin kalo nanti PP 41 sudah turun bisa jadi kantor atau badan. Mungkin saja nantinya bias menjadi biro tersendiri,”imbuhnya. (1-1)