BBC, Serang – Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Stastistik (BPS) Provinsi Banten, angka kemiskinan di Provinsi Banten mengalami kenaikan, terutama di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Kenaikan terjadi  disebabkan adanya inflasi terutama dalam kenaikan harga kebutuhan pokok seperti harga beras dan harga Rokok. Demikain terungkap pada acara ekspose data strategis BPS di Gedung aula Kominfo Provinsi Banten, Jum’at 29/9/2017.

Menurut kepala Badan Pusat Stastistik (BPS) Provinsi Banten, Agoes Soebono menjelaskan bahwa, kenaikan angka kemiskinan yang terjadi di provinsi Banten terjadi dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

“Kalo kita teliti lebih dalam lagi, konsumsi dalam kebutuhan Rokok di kalangan orang tidak mampu juga sangat tinggi, karena dengan adanya kenaikan harga beras  juga memicu kenaikan tersebut. Dari 5,36% menjadi 5,54% ada masing masing di kabupaten/kota di provinsi Banten paling banyak angka kemsikinanya yaitu di Kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak,” kata Agoes.

Menurutnya, berdasarkan data angka kemiskinan di kapupaten/ kota yang terjadi di provinsi Banten, untuk Kota Serang, 5,58% atau 36,40 ribu orang, di kabupaten Serang 4,58% atau 67,92 ribu orang, di Kota Cilegon 3,57% atau 14,90 ribu orang, di Kota Tangerang 4,94% atau 102, 88 ribu orang, Kabupaten Tangerang 5,29 atau 182,52 ribu orang, Kabupaten Pandeglang, 9,67 atau 115,90 ribu orang dan Kabupaten Lebak, 8,71% atau 111,21 ribu orang, namun ada yang perlu diberikan apresiasi untuk daerah Tangerang Selatan (Tangsel) yang angka kemiskinanya paling rendah se-Indonesia hanya 1,67% atau 26,38 ribu orang.

 

“Kota Tangsel paling rendah angka kemiskinanya se-Indononesia. Ko bisa terjadi, karena di sanakan kota baru penduduk baru, dan juga masyarakatnya sebagian besar pinter-pinter seperti banyaknya urbanisasi juga salah satu pendukungnya. Selain itu kebanyakan masyarakat Tangsel adalah orang yang sudah siap bekerja dan kebanyakan dari mereka sudah berkerja di Jakarta,” jelasnya.

Agoes menambahkan salah satu pengaruh meningkatnya angka kenaikan kemiskinan itu adalah akses pendidikan yang kurang memadai.

“Kalau tidak sekolah bagaimana untuk bekerjanya, kalaupun bekerja paling jadi pekerja kasar. Dengan pekerja kasar secara otomotis akan mendapatkan penghasilan yang kecil, dengan penghasilan yang kecil bagaimana mau mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.

Agoes menegaskan, untuk mengurangi angka kemiskinan di provinsi Banten harus ada sinkronisasi program melalui program yang ada harus jelas dan tepat sasaran, seperti program  raskin yang harus jelas penyaluranya, dan jangan sampai gara gara birokrasi sehingga belum cair.

“Salah satu contoh program bedah rumah untuk orang miskin, seperti rumah yang tadinya berlantai tanah, tapi sudah berlantai semen, dan berdinding tembok itu juga salah satunya. Jadi selain rendahnya kesadaran pendidikan, terjadinya inflasipun penyebab kenaikan angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten,” tandas Agoes. (1-2)