BBC, Cilegon – Pemerintah provinsi Banten melalui dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Peremukiman (DPRKP) provinsi Banten mendorong kepada Bupati/ Walikota untuk membuat ruang terbuka hijau yang ramah terhadap anak. Hal ini penting guna mendukung program pemeirntah pusat yang tengah menggalakan daerah layak anak.
“Sebenaranya di semua daerah RTH itu sudah ada, tapi memang belum sesuai peruntukannya. Karena mereka hanya membnagun RTH, tanpa dibarengi dengan fasilitas pendukung untuk bermain anak misalnya,” kata Kepala DPRKP provinsi Banten, Muhammad Yanuar, Selasa 1/11/2017.
Meski diakui keberadaan RTH di kabupaten/ kota juga banyak yang beralih fungsi akibat dampak dari pembangunan dan faktor lain. Maka dari itu, pemerintah di kabupaten/ kota agar membuat regulasi yang jelas untuk RTH di masing-masing daerah.
“Bisa saja dengan regulasi daerah seperti Surat Keputusan Bupati atau Walikota. Sehingga RTH yang sudah ada sesuai kegunaan dan fungsinya,” kata Yanuar.
Bahkan Yanuar mengatakan, secara berjenjang RTH sudah harus ada di beerapa lapisan seperti untuk tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan hingga kabupaten/ kota. Meski skalanya tentu berbeda-beda.
“Tapi biasanya untuk tingkat Kecamatan yang biasaxnya dijadikan pedoman. Ini juga untuk menjaga 30 persen wilayah harus memiliki nuansa hijau,” jelasnya.
Sedangkan ketika ditanya soal RTH yang sudah dibangun oleh pemerintah provinsi, Yanuar mengatakan, secara teknis provinsi tidak membuat ruang terbuka hijau. Apalagi kewilayahan merupakan kewenangan Bupati/ Walikota.
“Enggak, kebanyakan di kabupaten/ kota, karena kalau provinsi Banten itu yang berupa makro. Ruang terbuka hijau itu bukan sekdar taman biasa, tapi lebih luas,” tegas Yanuar. (ADVETORIAL)







