BBC, Pandeglang – Para pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Banten hendaknya selalau berpegang teguh terhadap integritas. Integritas dapat dicapai dengan harus tahan terhadap tekanan dan mempunyai sikap untuk mengatakan tidak terhadap hal yang kurang benar. Demikian disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim saat memberikan arahan pada kegiatan Diklat Penggerak Tunas Integritas angkatan X dan XI yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, di Karang Tanjung, Pandeglang, Senin 20/11/2017.
Menurut Gubernur, dengan adanya integritas yang kokoh untuk tidak melaksanakan korupsi diharapkan mampu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Kita harus merubah mainseat dari malas bekerja menjadi semangat bekerja. Banten membutuhkan orang-orang yang mau bekerja, melayani masyarakat dengan baik,” kata Gubernur dihadapan puluhan peserta yang berasal dari pejabat Esselon III dan IV dilingkungan Pemprov Banten dan Kabupaten Serang.
Saat ini, lanjut Gubernur, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja yang maksimal dari aparatur pemerintah semakin meningkat. Untuk menjawab tuntutan itu, semua pejabat dan ASN dilingkungan Pemprov Banten harus berupaya meningkatkan disiplin dan semangat demi mewujudkan birokrasi yang benarbenar melayani.
“Tentu saya berharap diklat ini menghasilkan para pegawai yang berkualitas, berdaya saing dan menghasilkan masyarakat yang juga berkualias. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain,” harapnya.
Gubernur WH menambahkan, penerapan disiplin tidak hanya berlaku bagi jajaran pegawai, melainkan juga dimulai dari pejabat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu agar pejabat struktural dapat menjadi teladan bagi pegawainya.
“Kita harus banyak belajar tentang diri kita, evaluasi diri agar lebih baik,” ucapnya.
Kepala BPSDM Provinsi Banten Endrawati mengatakan, diklat tunas integritas tersebut merupakan upaya mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem integrasi birokrasi yang merupakan prasyarat menciptakan pemerintahan bersih, berwibawa dan memiliki kinerja tinggi dalam pelayanan publik.
“Ini bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas serta memiliki etos kerja yang bagus dalam pelayanan masyarakat,” kata Endrawati. (1-2)
