BBC, Serang – Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, pembentukan TPAKD ini atas rekomendasi dan arahan dari Presiden Joko Widodo agar mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Namun begitu pihaknya berharap agar OJK sebagai jembatan pembentukan TPAKD ini untuk membantu Pemprov Banten menyiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu agar akses keuangan ini bisa berkembang.

“Saya setuju  dan apresiasi dengan program ini demi perencanaan pembangunan kedepan. Tapi, kalau berbicara tentang akses tentunya kita harus menyiapkan infrastrukturnya, apa infrastrukturnya yaitu Bank Daerah. Kita ingin fokus disini dulu,” kata Gubernur.

Menurutnya, keberadaan tim ini karena kegiatannya memiliki banyak tujuan positif, diantaranya mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Selain itu, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah dan  mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan peran serta dalam membangun perekonomian di Banten.

“Untuk menjangkau masyarakat di pedesaan tentunya kami harus punya bank. Bagi Provinsi  Banten yang belum bank sendiri apa yang bisa kita lakukan. Mungkin gak  OJK mengeluarkan regulasi  untuk membuka ank daerah mendapatkan perlakuan khusus. Kita ingin fokus disni dulu,” ujarnya.

“Kita sedang desain pembangunan terutama di banten. Saya semakin paham bahwa banten ini harus memiliki bank sendiri, tentunya tanpa mengucilkan lembaga keuangan yang sudah berkembang. Jika tim ini sudah dibentuk, program pertama adalah membuat bank daera. Banyak potensi yang bisa diambil, ada dana desa, biaya operasional sekolah (BOS) dan lainnya. (1-1)

BBC, Serang – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) IV kapasitas 315 Mega Watt (MW) di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang Banten, yang ditargetkan dibangun dalam waktu 42 bulan.

“Pembangunannya sudah dimulai bulan ini, ditargetkan selesai dalam 42 bulan dan mudah-mudahan bisa dipercepat. Sehingga pada September 2019 mudah-mudahan sudah bisa beroperasi,” kata General Manager Unit V PLN Jawa Bagian Barat Robert Aprianto Purba usai melakukan audiensi dengan Gubernur Banten Rano Karno di ruang kerjanya di Pendopo KP3B, Serang, Rabu, 20/4/2016.

BBC, Serang – Dalam Rangka memperingati Hari Bumi International, Gubernur Banten Rano Karno menanam bibit pohon mangrove di perairan teluk banten Desa Pancer, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Kamis, 21/4/2016.

Gerakan ini merupakan kerjasama antara Pemprov Banten dengan Pemkot Serang, PT Chandra Asri, LSM Rekonvasi Bhumi dan element masyarakat sebagai bentuk kepedulian lingkungan pesisir.

“Mari kita jaga bumi dan lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada sang maha pencipta. Berikanlah hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam ini,” kata Gubernur dalam sambutannya.

Penanaman pohon bibit mangrove diteluk banten mencapai 12 ribu batang pohon, 2000 bibit berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten dan sebanyak 10 ribu bibit berasal dari CSR PT Chandra Asri.  Mengusung tema “Pohon Untuk Bumi, Mari Kita Menanam”diharapkan akan membawa perubahan yang bermanfaat bagi lingkungan.
pada kesempatan ini, Gubernur Banten memebrikan bantuan tempat sampah bagi masyarakat yang berada di pesisir teluk banten.Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Gubernur untuk mengelola sampah dengan baik dan tidak dibuang sembarangan.

Gubernur Banten menjelaskan, saat ini Provinsi Banten sebagai daerah industri sangat rentan terhadap pengaruh perubahan iklim. Sebagai provinsi dengan basis aktifitas ekonomi yang ditopang oleh industri tentunya turut menyumbang terhadap perubahan iklim yang harus dikendalikan.

“Pemprov harus terlibat dalam program konservasi lingkungan termasuk pelaku industri didalamnya. Upaya melestarikan lingkungan hidup tidak hanya tanggung jawab perorangan saja, tetapi tanggung jawab dari semua pihak yang hidup dibumi ini,” ajak Gubernur.

Menurutnya, kesadaran untuk melestarikan lingkungan hidup dengan menanam pohon seharusnya ditanamkan sedini mungkin dan harus berkesinambungan, hal ini tidak terlepas dari kesadaran sosial yang dapat ditumbuhkan melalui penyuluhan atau pemberian informasi yang lengkap tentang pelestarian lingkungan kepada masyarakat umum.

“Kita harus menjaga, memprotek, dan memberikan kehidupan bagi mahluk hidup. Pohon mangrove adlah pusat kehidupan bagi mahluk hidup disekelilingnya. Artinya, penanaman kita ini bukan tanpa tutjuan, tetapi harus menjaga dan melindunginya,” ucapnya.

“Sebagai orang yang beriman, kita harus menjaga bumi kita yang indah ini, yang harus kita tahu manfaat Magrove juga untuk menjaga laut kita. Mudah-mudahan aksi ini bermanfaat bagi kita, terutama nelayan-nelayan yang  tinggal di sekitar pesisir pantai.” kata Gubernur Banten Rano Karno.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten Husni Hasan menyebutkan, dari 570 Kilometer garis pantai di Provinsi Banten, hanya 270 hektarnya saja yang menjadi hutan mangrove sebagai penghijauan. Bahkan 60 persen kondisinya kurang baik terutama diwilayah utara banten sehingga mengancam ekosistem laut yang ada.

“Mangrovenya hanya 270 hektar. Mangrove merupakan salah satu sumber kehidupan di alam, guna menghindari bencana alam yang lebih besar,” kata Husni.

Maka dari itu, pihaknya bersama dengan PT Chandra Asri, LSM Rekonvasi Bhumi dan forum komunikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dalam pembayaran jasa lingkungan. Kerja sama ini sebagai bantuan dalam arangka menjaga kelestarian DAS Cilegon sebagai hilirnya untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

“Dana CSR dari PT Chandra Asri per tahun mencapai Rp 50 Juta per tahun. Sebelumnya PT Krakatau Tirta Industri  mengucurkan Rp 275 juta pert ahun sampai 2019 nantii dan mudaha-mudahan bisa diperpanjang serta lebih banyak lagi perusahaan yang membantu. Dana ini nantinya kita akan bagikan ke masyarakat pengelolola hutan,” ucapnya.

Walikota Serang Tb Haerul Jaman berharap kegiatan penanaman pohon mangrove diwilayahnya ini menjadi komitmen bersama untuk melestarikan dan memanfaatkan bumi sebaik-baiknya.

“Pentingnya menanam pohon, karena bumi kita dari waktu kewaktu mengalami penurunan  kualitas akibat kerusakan alam karena pembalakan kayu berlebihan. Kedepan kita harus menjadi masyarakat yang ekologis dan terus berfikir ulang bahwa alam ini harus diwariskan ke generasi masa yang akan dating,” kata Walikota Serang. (1-1)/Humas)

BBC, Serang – Gubernur Banten Rano Karno S,IP secara resmi melantik Airin Rahmi Diani dan Benyamin Davnie sebagai Walikota dan Wakil WAlikota  masa jabatan 2016-2021 di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Rabu, 20 April 2016. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.36-3489 dan 131.36-3490 Tahun 2016 tentang pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota.

“Saya Gubernur Banten atas nama Presiden RI dengan resmi melantik Saudara Airin Rachmi Diani dan Benjamin Davnie sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan periode 2016-2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ucap Gubernur saat melantik pasangan terpilih pada Pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2015 lalu.

Dalam sambutannya Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, Wilayah Kota Tangerang selatan merupakan kota yang sangat strategis dan memiliki potensi daerah yang cukup besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bidang perdagangan, jasa dan pengembangan bisnis. Menurut Gubernur, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah provinsi DKI Jakarta, selain adanya dampak positif dari sisi ekonomi juga terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama.

 “Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan masalah pengangguran, keterbatasan lahan permukiman, terbatasnya transportasi massal, , masalah lingkungan, terutama banjir dan terbatasnya ruang terbuka hijau, dan tidak tersedianya tempat pembuangan akhir (tpa) sampah, serta permasalahan kriminal sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. hal-hal tersebut menjadi tanggungjawab kita semua baik di tingkat kota maupun provinsi banten,” kata Gubernur dala, sambutannya.

Meski begitu, Gubernur juga mengapresiasi kinerja Airin dan Benjamin Davnie selama menjabat Walikota dan Wakil Walikota Tangsel periode 2011-2015. Menurutnya, progres pembangunan Kota Tangerang selatan, berdasarkan target dan sasaran  RPJMD tahun 2011-2016 secara umum menunjukkan hasil yang signifikan ditandai dengan tingkat pengangguran di  Tangsel menurun dari 11,98 % menjadi 6,9 %, begitu juga tingkat kemiskinan dari 1,69 % turun menjadi 1,62 %. bahkan income per kapita penduduk meningkat menjadi  Rp 34,3 juta, dengan laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 7,5 % menjadi 8,9 %, inflasi menurun dari 11% menjadi 3,3%, angka harapan hidup meningkat tajam dari 68,57 tahun  menjadi 72,11 tahun dan indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat dari 75,74% menjadi 79,17%.

“Melalui capaian tersebut, kami harapkan agar terus dipertahankan dan ditingkatan dengan tetap terfokus pada peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih, penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan sosial dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat demi kemajuan kota tangerang selatan yang cerdas, modern dan religius,” pesan Gubernur.

Gubernur juga meminta kepada kepala daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk meningkatkan peran sebagai simpul penting koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat ditangani dengan baik.

“Saya titip, jangan bekerja dibelakang meja, turun langsung kelapangan untuk mengurai masalah dan menyelesaikannya. Yang tidak kalah pentingnya  saya berharap kepala daerah wajib melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Hindari penyalahgunaan dan kebocoran anggaran karena setiap rupiah anggaran negara pada hakikatnya adalah uang rakyat, yang harus digunakan oleh pemerintah secara berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur juga mengingatkan kembali bagi pimpinan daerah yang baru dilantik, bahwa berdasarkan undang-undang No 8 tahun 2015 tentang  tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pasal 162 ayat 3.

“Kepala daerah dilarang untuk melakukan pergantian pejabat dilingkungan pemerintahan daerah (Pemda) baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan,” pesannya. (1-1/Humas)