{"id":3191,"date":"2016-06-12T18:32:27","date_gmt":"2016-06-12T11:32:27","guid":{"rendered":"http:\/\/bukabantennews.com\/?p=3191"},"modified":"2016-06-12T18:32:27","modified_gmt":"2016-06-12T11:32:27","slug":"10-bulan-lakukan-300-kunjungan-ke-luar-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bukabanten.co.id\/news\/10-bulan-lakukan-300-kunjungan-ke-luar-daerah\/","title":{"rendered":"10 Bulan Lakukan 300 Kunjungan Ke Luar Daerah"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

BBC, Serang –<\/strong> Berdasarkan hasil kajian data dalam rencana dan program kerja pejabat Setwan yang tertuang dalam APBD Banten tahun 2016 jumlah kunjungan kelaur daerah pejabat eselon II, III dan IV pada bagian keuangan dan kajian hukumnya jumlahnya tidak rasional. Dimana pemborosan anggaran terjadi di Setwan , hal ini terlihat dalam APBD Banten, seorang pejabat eselon melakukan kunjungan kerja keluar daerah sampai ratusan kali.<\/p>\n

“Angka perjalanan dinas PNS contohnya dalam DPA 2016, ada pejabat eselon III di Bagian Keuangan DPRD yang lebih 220 hari dalam sepuluh bulan. Eselon III dan IV di Bagian Hukum yan lebih 300 hari dalam sepuluh bulan. Eselon II di Setwan yang lebih 400 hari dalam 10 bulan. Ini berarti mereka lebih banyak melakukan perjalanan dinasnya daripada kerja di kantor. Ini jauh lebih besar dibandingka kegiatan anggota komisi DPRD yang hanya 15 hari dalam sebulan. Belum lagi yang fiktif, contohnya yang mendampingi anggota 2 atau 3 orang tetapi visum bisa melebihi dari yang hadir mendampingi,\u201d kata anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra DPRD Banten, Ade Hidayat, Mingu, 12\/6\/2016.<\/p>\n

\n
\n
\u00a0Ade menjelaskan, masih banyak hal lain adanya pemborosan anggaran yang outputnya tidak sesuai dari target RPJMD seperti menguat dalam pansus LKPJ beberapa saat lalu.<\/div>\n
<\/div>\n
\u201cKami berharap KPK bisa bersinergi dengan DPRD sebagai lembaga pengawas terhadap berjalannya urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu yang ingin kami sampaikan kepada KPK saat rapat kerja KPK dengan DPRD Banten,\u201d ujarnya.<\/div>\n
<\/div>\n
Bahkan, kata Ade Pihaknya mengaku sepakat terhadap agenda KPK dalam melakukan pencegahan korupsi tapi bukan berarti KPK bebas melakukan apa saja kepada DPRD Banten.<\/div>\n
<\/div>\n
\u201cJika ada masukan sistem dari KPK untuk lebih baik maka berikan masukannya untuk perbaikan sistem bukan menghentikan sistem yang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan,\u201d jelasnya.<\/div>\n
<\/div>\n
Senda diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Banten dari Fraksi PDIP, Yeremia Mendrofa. Menurutnya, pemborosan anggaran dengan melihat fakta dilapangan seorang pejabat eselon di Setwan pernah disampaikan dalam rapat kerja sejak tahun 2015 lalu.<\/div>\n
<\/div>\n
“Pada awal tahun 2015 pada saat Sekwannya Pak Iman Sulaiman dan diganti oleh Pak Anwar Masud selaku Plt Sekwan, juga pernah saya sampaikan secara gamblang mengenai perjalanan dinas mereka (pejabat setwan), tapi sepertinya tidak ada perubahan, dan sekarang masih ditemukan juga, dan nilainya mencapai miliaran,” ujarnya. (1-1)<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BBC, Serang – Berdasarkan hasil kajian data dalam rencana dan program kerja pejabat Setwan yang tertuang dalam APBD Banten tahun 2016 jumlah kunjungan kelaur daerah pejabat eselon II, III dan IV pada bagian keuangan dan kajian hukumnya jumlahnya tidak rasional. Dimana pemborosan anggaran terjadi di Setwan , hal ini terlihat dalam APBD Banten, seorang pejabat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-3191","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-banten"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t