<\/p>\n
BBC, Serang –<\/strong> Pelaksanatugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan teleh menyetujui Upah minimum provinsi atau UMP tahun 2017. Kebijakan tersebut dikeluarkan kali pertama oleh\u00a0 Nata\u00a0 pada hari pertama kerjanya. Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi, melalui sambungan telpon kepada bukabantennews.com menjelaskan, berdasarkan surat keputusan (SK)\u00a0 nomor 561\/Kep.539-Huk\/2016, prihal\u00a0 Penetapan UMP 2017 tertanggal 31 Oktober kenaikannya sebesar Rp147. 180\u00a0 menjadi Rp1.931.180 dari UMP tahun 2016 Rp1.784. 000. Keputusan besaran UMP Banten tahun 2017 sudah final, meskipun Adapun proses hukum yang saat ini sedang berjalan yakni, gugatan dari buruh dengan melakukan judicial reviev terhadap PP 78 tahun 2015\u00a0 di Mahkamah Agung (MA) akan disesuaikan jika hal tersebut diterima atau dikabulkan. \u201cSK UMP 2017 telah\u00a0 diputuskan sesuai PP 78, dan kalau dikemudian hari ternyata ada perubahan karena putusan di MA, maka aturan yang telah ada akan disesuaikan kembali,\u201d tandasnya.<\/p>\n Senada diungkapkan Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Banten, Untung Saritomo dan Kasi Pengupahan dan Jamsos pada Disnakertrans Banten, Karna Wijaya. Menurut Untung, kenaikan besaran UMP sebesar 8,25 persen bukan saja harus diikuti oleh permprov, melainkan juga\u00a0 kepala daerah di delapan kabupaten\/kota se Banten. \u00a0 \u201cKita tidak bisa keluar dari aturan,\u00a0 kalau ketentuannya harus ada kenaikan 8,25 persen dari UMK tahun sebelumnya. Harus dilakukan,\u201d tandasnya.<\/p>\n Karena itu pihaknya meminta kepada dinas tenaga kerja di Sedangkan ketika ditanya berapa besaran masing-masing besaran UMK 2017, Untung mengaku akan menunggu usulan dari kabupaten\/kota hingga tanggal 17 November mendatang. \u201cKami tadi telah sampaikan paling lambat 17 bulan November ini, mereka harus telah menyampaikan ke kami, karena pada tanggal 20 Novembernya akan kita tetapkan dalam bentuk SK Gubernur BBC, Serang – Pelaksanatugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan teleh menyetujui Upah minimum provinsi atau UMP tahun 2017. Kebijakan tersebut dikeluarkan kali pertama oleh\u00a0 Nata\u00a0 pada hari pertama kerjanya. Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi, melalui sambungan telpon kepada bukabantennews.com menjelaskan, berdasarkan surat keputusan (SK)\u00a0 nomor 561\/Kep.539-Huk\/2016, prihal\u00a0 Penetapan UMP 2017 tertanggal 31 Oktober kenaikannya sebesar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3647,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-3646","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sosbud"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t
\n\u201cSK nya baru saja ditandatangani oleh Pak Plt Gubernur Banten, dan langsung kami laporkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dipublikasikan secara\u00a0 menyeluruh pada tanggal 1 November. Besaran itu\u00a0 mengacu pada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,\u201d ujar Alahamidi, Senin 31\/10\/2016.<\/p>\n
\nsebelumnya\u00a0 serikat pekerja pada Kamis pekan lalu melakukan aksi
\nunjukrasa dan melakukan audiensi dengan meminta pemporv agar penetapan upah tersebut tidak menggunakan PP 78 tahun 2015. \u201cKami merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, apa yang kami keluarkan tentunya sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berlaku,\u201d ungkap dia.<\/p>\n
\nkabupaten\/kota untuk mematuhi aturan dan tidak lagi menyerahkan dua versi\u00a0 besaran UMK tahun 2017 ke provinsi. \u201cKita sudah sampaikan kepada teman-teman, untuk menyerahkan satu angka\u00a0 UMK nya ke provinsi,. Tentunya kenikan itu tidak keluar dari PP 78,\u201d jelasnya.<\/p>\n
\nBanten,\u201d tandasnya. (1-1)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"