BBC,Serang – Pendataan aset atau barang milik daerah menjadi bagian hal penting bagi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.\u00a0 Karena itu, \u00a0Pemprov Banten melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) \u00a0Provinsi Banten melaksanakan Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan II Tahun Anggaran 2017 Provinsi Banten, Senin,17\/7\/2017.<\/p>\n
Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya Smenjelaskan, \u00a0perubahan OPD tahun ini mengakibatkan mutasi aset antar OPD yang sebelumnya satu OPD kemudian menjadi beberapa OPD, \u00a0 beberapa OPD menjadi satu OPD, dan OPD yang hilang kemudian dipindahkan kepada OPD yang baru.\u00a0<\/p>\n
Selain itu, tahun ini pun ada pelimpahan aset dari kabupaten kota kepada provinsi Banten di beberapa urusan sebesar kurang lebih \u00a0Rp 1,4 triliyun dan pelimpahan dari provinsi ke kabupaten kota sebesar kurang lebih Rp 2,7 miliar.\u00a0<\/p>\n
Dengan kondisi seperti itu, \u00a0perlu adanya tatakelola aset tetap atau barang milik daerah.\u00a0 Ini perlu dilakukan untuk mewujdukan bentuk pemerintahan yang baik dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) \u00a0yang diraih Pemprov Banten tahun ini.\u00a0<\/p>\n
“Diharapkan adanya sinergitas antara setiap pengguna barang dengan pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang, \u00a0pembantu pengurus barang, dan pelaksana akuntansi di masing-masing OPD berjalan maksimal,” ujar Nandy.\u00a0<\/p>\n
Kemudian, lanjut Nandy, \u00a0 perlu adanya koordinasi dan sub koordinasi data petugas SIMAK BMN dan pengurus barang OPD serta pelaksana akuntansi OPD. <\/p>\n
Ketua Panitia\u00a0Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan II Tahun Anggaran 2017 Provinsi Banten Dwi Sarah menjelaskan, kegiatan tersebut \u00a0dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola aset dan pemerintahan yang baik sesuai aturan yang berlaku.\u00a0<\/p>\n
Karena, \u00a0lanjut Dwi, \u00a0melalui kegiatan tersebut pemerintah bisa memperoleh data dan menselaraskan pengadaan tahun anggaran 2017 dari semua OPD di lingkungan Pemprov Banten.<\/p>\n
Dengan melakukan rekonsiliasi data pengadaan tahun anggaran 2017 dengan pengurus barang dan pembantu pengurus barang berserta pelaksana akuntansi dan dilakukan secara berkala sehingga data yang dihasilkan bisa diverifikasi dan diklasifikasikan menurut jenis kartu induk barang.\u00a0<\/p>\n
Dari data yang dihasilkan diharpkan akan sangat membantu pengurus dan penyimpan barang \u00a0dari semua OPD dalam menyusun laporan triwulan dan semester yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan neraca aset tahun anggaran 2017.<\/p>\n
“Rekonsiliasi data ini dianggap penting karena data yang akan dihasilkan dari seluruh pengurus dan penyimpan barang OPD agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah guna meningkatkan tertib adiministrasi pengelolaan barang milik daerah Provinsi Banten,” ujarnya. (1-1)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BBC,Serang – Pendataan aset atau barang milik daerah menjadi bagian hal penting bagi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.\u00a0 Karena itu, \u00a0Pemprov Banten melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) \u00a0Provinsi Banten melaksanakan Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan II Tahun Anggaran 2017 Provinsi Banten, Senin,17\/7\/2017. Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-4725","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-peristiwa"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t