{"id":6145,"date":"2017-11-15T18:16:58","date_gmt":"2017-11-15T11:16:58","guid":{"rendered":"http:\/\/bukabantennews.com\/?p=6145"},"modified":"2017-11-15T18:16:58","modified_gmt":"2017-11-15T11:16:58","slug":"pertumbuhan-penduduk-harus-dibarengi-dengan-sdm-berkualitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bukabanten.co.id\/news\/pertumbuhan-penduduk-harus-dibarengi-dengan-sdm-berkualitas\/","title":{"rendered":"Pertumbuhan Penduduk harus Dibarengi dengan SDM Berkualitas"},"content":{"rendered":"

BBC, Serang –<\/strong> Pertumbuhan jumlah\u00a0penduduk dapat berupa pertumbuhan\u00a0positif apabila bertambahnya jumlah\u00a0penduduk diikuti dengan sumber daya\u00a0manusia yang berkualitas. Karena ini merupakan modal utama dalam\u00a0melaksanakan pembangunan.\u00a0\u201cSedangkan negatifnya dengan\u00a0pertumbuhan jumlah penduduk\u00a0berdampak pada meningkatnya\u00a0permintaan hak-hak dasar masyarakat\u00a0seperti layanan sosial, ekonomi,\u00a0sarana prasarana pendidikan dan\u00a0kesehatan. Jika permintaan tersebut\u00a0tidak terpenuhi, maka berdampak pada\u00a0bertambahnya tingkat pengangguran\u00a0dan kemiskinan serta menurunnya\u00a0kualitas sumber daya manusia,\u201d ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesra\u00a0provinsi Banten, Anwar Mas\u2019ud, dalam sambutannya pada acara pembinaan program keluarga berencana bagi Pos KB dan Sub Pos KB tahun 2017 di salah satu rumah makan, Kota Serang, Rabu 15\/11\/2017.<\/p>\n

Menruutnya, program keluarga berencana telah di\u00a0atur pada Undang-undang nomor 36\u00a0tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang\u00a0perkembangan kependudukan dan\u00a0pembangunan keluarga, serta\u00a0peraturan presiden nomor 62 tahun\u00a02010 tentang badan kependudukan dan\u00a0keluarga berencana nasional yang\u00a0antara lain mengatur hak reproduksi\u00a0dan keluarga berencana.\u00a0\u201cSelain itu ad ajuga Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang\u00a0pemerintah daerah, pada pasal 12 ayat\u00a0(2) mengenai urusan pemerintahan wajib\u00a0yang tidak berkaitan dengan pelayanan\u00a0dasar yaitu salah satu urusan\u00a0pemerintahan adalah bidang\u00a0pengendalian penduduk dan keluarga\u00a0berencana yang termasuk dalam\u00a0penyelenggaraan urusan pemerintahan\u00a0konkuren yang secara bersama sama\u00a0sesuai tingkat kewenangannya dilakukan\u00a0baik oleh pemerintah, pemerintah\u00a0provinsi maupun pemerintah kabupaten \/\u00a0kota.\u00a0“Sehingga diharapkan tidak\u00a0tumpang tindih dalam menangani\u00a0permasalahan pengendalian penduduk\u00a0dan keluarga berencana secara sinergi\u00a0dan terintegrasi,\u201d katanya.<\/p>\n

Anwar menjelaskan, pada pembinaan program keluarga\u00a0berencana bagi pos KB dan sub pos KB, merupakan salah satu komitmen\u00a0pemerintah dalam mengendalikan\u00a0pertumbuhan penduduk, serta\u00a0meningkatkan kelembagaan keluarga\u00a0kecil yang berkualitas dalam program\u00a0keluarga berencana yang dapat\u00a0mengendalikan tingkat kelahiran. Diharapkan pada semua lapisan\u00a0masyarakat untuk meningkatkan\u00a0kualitas kehidupan keluarga yang\u00a0lebih baik. \u201cDalam hal ini partisipasi\u00a0masyarakat sangat penting dalam ber-KB. Untuk itu diperlukan suatu\u00a0penggerakan masyarakat suatu upaya\u00a0menumbuhkan motivasi pada\u00a0masyarakat untuk terlibat aktif\u00a0melaksanakan program ber-Kb.\u00a0Penggerak yang biasa kita sebut kader\u00a0atau penyuluhlah yang tugasnya\u00a0langsung di lini lapangan,\u201d jelas Anwar.<\/p>\n

\u201cDiharapkan\u00a0dapat mengajak masyarakat dengan\u00a0sasaran bisa langsung kepada setiap\u00a0kepala keluarga dan anggota\u00a0keluarga. Dengan peran serta para\u00a0kader dan partisispasi masyarakat baik\u00a0di tingkat kecamatan,\u00a0kelurahan\/pedesaan, khususnya\u00a0masyarakat di Banten dapat berperan\u00a0serta dalam menunda usia perkawinan\u00a0sampai batas usia yang telah di\u00a0tentukan Undang-undang. Mengendalikan dan mengatur jarak\u00a0kelahiran, serta memakai alat\u00a0kontrasespsi. dengan demikian kita\u00a0semua dapat berperan serta dalam\u00a0meminimalisir ledakan penduduk.\u00a0Sehingga diharapkan program\u00a0Kependudukan, Keluarga Berencana\u00a0Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)\u00a0akan tercapai,\u201d harapnya.<\/p>\n

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana provinsi Banten, Sitti Maani Nina menyampaikan kegiatan pembinaan program keluarga\u00a0berencana bagi pos KB dan sub pos KB dilatar\u00a0belakangi yang mana betapa pentingnya\u00a0komunikasi interaktif dengan para\u00a0kader. Dengan demikian para kader yang berkomunikasi\u00a0langsung dengan masyarakat baik di\u00a0desa\/kelurahan dengan metode menggerakan\u00a0masyarakat agar melaksanakan program ber-KB.\u00a0\u201cPeran para kader sangat penting, tidak hanya\u00a0menyangkut upaya pengaturan kelahiran saja,\u00a0melainkan untuk mengupayakan pembinaan\u00a0ketahanan keluarga dan peningkatan\u00a0kesejahteraan keluarga. Untuk itu dengan\u00a0adanya pembinaan ini diharapkan dapat\u00a0memberikan manfaat , pelajaran serta\u00a0pengetahuan bagi para kader Pembantu\u00a0Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)\u00a0dalam menjalankan tugasnya yakni\u00a0mensukseskan program keluarga berencana,\u201d ujar Nina.<\/p>\n

Undang-undang nomor 52 tahun 2009\u00a0tentang perkembangan kependudukan\u00a0dan pembangunan keluarga, Undang-undang nomor 23 tahun 2014\u00a0tentang pemerintah daerah, Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1994\u00a0tentang penyelenggaraan pembangunan\u00a0keluarga sejahtera, Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1994\u00a0tentang pengelolaan perkembangan\u00a0penduduk.\u00a0\u201cSerta surat edaran mendagri nomor 411.4\/1940\/sj\u00a0tanggal 01 agustus 2005 tentang\u00a0initensifikasi pengelolaan KB,\u201d paparnya.<\/p>\n

Adapaun tujuan dari kegiatan ini tambah Nina, yakni untuk memberikan pengetahuan serta\u00a0wawasan terhadap kader PPKBD dalam menggerakkan masyarakat untuk ber-KB, bagaimana metode yang baik dalam\u00a0menggerakan masyarakat untuk ber- KB.\u00a0\u201cHasilnya diharapkan \u00a0peserta dapat\u00a0memahami program KKBPK serta memahami\u00a0tehnik menggerakkan masyarakat untuk ikut\u00a0terlibat dalam program KKBPK,\u201d tukas Nina. (1-1)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BBC, Serang – Pertumbuhan jumlah\u00a0penduduk dapat berupa pertumbuhan\u00a0positif apabila bertambahnya jumlah\u00a0penduduk diikuti dengan sumber daya\u00a0manusia yang berkualitas. Karena ini merupakan modal utama dalam\u00a0melaksanakan pembangunan.\u00a0\u201cSedangkan negatifnya dengan\u00a0pertumbuhan jumlah penduduk\u00a0berdampak pada meningkatnya\u00a0permintaan hak-hak dasar masyarakat\u00a0seperti layanan sosial, ekonomi,\u00a0sarana prasarana pendidikan dan\u00a0kesehatan. Jika permintaan tersebut\u00a0tidak terpenuhi, maka berdampak pada\u00a0bertambahnya tingkat pengangguran\u00a0dan kemiskinan serta menurunnya\u00a0kualitas sumber daya manusia,\u201d ungkap […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6147,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-6145","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-banten"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t