BBC, Serang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), yakni Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan Perda pajak sebagai upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang.

”Yang jelas hari ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya panitia khusus yang telah membahas raperda menjadi perda yang harus dilaksanakan dan tentu telah dilakukan dan dibahas tepat pada waktunya,” kata Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah kepada wartawan.

Hal ini disampaikan Ratu Zakiyah, sapaan Ratu Rachmatuzakiyah, usai menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD di Gedung dewan setempat, Rabu, 10 Juni 2026.

Dalam pembahasan Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kata Ratu Zakiyah, salah satunya sekitar tujuh poin yang diperbaiki dalam perda tersebut. ”Salah satunya terkait penyempurnaan tarif retribusi untuk layanan kesehatan. Jadi dalam perda itu nanti akan muncul nominal yang definitif. Kemudian yang lalu tidak ada tarif untuk pengujian pembuangan air limbah, sekarang ada,” katanya.

Kemudian juga ada penyesuaian tarif sampah untuk industri, sebut Ratu Zakiyah, pada perubahan perda tersebut juga disesuaikan. ”Tentu yang telah dilakukan hari ini itu dalam rangka menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kemudian kita dapat membangun Kabupaten Serang lebih optimal,” ucapnya.

Ratu Zakiyah berharap, ditetapkannya Raperda menjadi Perda Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menambah pendapatan daerah untuk pembangunan daerah. Ia mencontohkan Pemkab Serang sebelumnya belum bisa membangun infrastruktur jalan dengan maksimal. Dengan adanya tambahan pendapatan tentu bisa membangun jalan, sekolah, dan lainnya.

”Oleh karena itu saya mohon dukungan dari berbagai pihak. Tentu saya instruksikan kepada OPD terkait untuk mensosialisasikan perubahan peraturan daerah ini kepada seluruh masyarakat, dan khususnya wajib pajak, sehingga bisa dilakukan secara optimal dan dilaksanakan,” tandasnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang Lalu Farhan Nugraha mengatakan, dari 9 OPD di lingkungan Pemkab Serang penghasil retribusi, hampir 90 persen mengusulkan tarif berbeda. Kemudian pada tanggal 23 April tahun 2026, pihaknya mendapatkan surat dari Kemendagri bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2023 harus dievaluasi.

“Jadi kita ada penyesuaian di beberapa pasal, batang tubuh, dan lampiran. Hanya memang tidak berpengaruh terhadap tarif pajak, sedangkan retribusi dari masing-masing OPD penghasil retribusi seperti DLH, yang selama ini tidak ada uji lab terkait air limbah, udara dan lain sebagainya, sekarang diatur di Perda ini,” ujarnya.

Kemudian tarif sampah industri, sebelumnya dianggap oleh DLH masih belum sesuai dengan potensi di wilayah itu sendiri. ”Sehingga dalam Perda tersebut juga disesuaikan,” tuturnya.

Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD I Maksum. Turut hadir Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Daerah (Sekda) Zaldi Dhuhana, unsur perwakilan forkopimda, dan pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemkab Serang.

BBC, Serang – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Serang Masa Bakti 2026-2029 resmi dilantik di Aula Inayah Hotel PKPRI Serang, Mengusung tema “Mengokohkan Media Siber Profesional, Kredibel, dan Terpercaya di Era Digital”, pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem media digital yang sehat di Ibu Kota Provinsi Banten. Rabu 10 Juni 2026.

Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Serang yang diwakili Asda I Kota Serang Subagyo, perwakilan Ketua DPRD Kota Serang, jajaran Forkopimda seperti Kodim 0602/Serang, Polres Serang Kota yang diwakili Kompol Raden, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua PWI Kota Serang, serta jajaran pengurus SMSI Provinsi Banten dan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Ketua SMSI Provinsi Banten, Lesmana Bangun, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya Pemerintah Kota Serang, atas dukungan luar biasa pada rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) tingkat nasional yang baru saja usai, di mana Provinsi Banten bertindak sebagai tuan rumah.

“Terima kasih kepada Pak Wali Kota, seluruh jajaran Forkopimda, dan Kepala OPD yang telah bersama-sama menyambut para tamu wartawan dan pemilik media dari seluruh Indonesia. Kota Serang sebagai ibu kota provinsi telah sukses menjadi pusat perhelatan besar ini,” ujar Lesmana.

Lesman juga membeberkan dua capaian monumental SMSI dalam rangkaian HPN tersebut:
Pembangunan Monumen SMSI di Cilegon: Sebagai pengingat sejarah tempat lahirnya gagasan SMSI demi kemajuan pers Indonesia.

Inisiasi museum siber pertama di Indonesia yang dimulai dari Banten untuk dunia, yang peletakan batu pertamanya didukung penuh oleh pemerintah daerah. Terkait pelantikan hari ini, Lesmana mengingatkan pengurus baru untuk langsung bergerak cepat melakukan pembekalan organisasi (Training Center).

“Tema pelantikan ini luar biasa. Saya berharap pengurus SMSI Kota Serang segera melakukan pembekalan agar setiap bidang paham tupoksinya. Susun program kerja, dan bersinergilah dengan Pemkot Serang, DPRD, serta seluruh OPD untuk meningkatkan profesionalisme media siber. Sebagai ibu kota, kemajuan, keamanan, dan kemakmuran Kota Serang adalah tanggung jawab kita bersama melalui pemberitaan yang sehat,” tegas Lesmana.

Ia juga membocorkan bahwa pada 18 Juni 2026 mendatang, SMSI Pusat akan menggelar SMSI Award sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah dan legislatif yang dinilai berkontribusi besar bagi perkembangan pers.

Sementara itu, Ketua SMSI Kota Serang Masa Bakti 2026-2029 yang baru saja dilantik, Yudian, menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengawal marwah organisasi sesuai dengan tema yang diusung.

“Amanah memimpin SMSI Kota Serang di era digital ini merupakan tanggung jawab besar. Sesuai tema pelantikan, fokus utama kami hingga 2029 adalah mengokohkan media siber yang profesional, kredibel, dan terpercaya.

Kami ingin memastikan bahwa seluruh media yang tergabung di bawah bendera SMSI Kota Serang tidak hanya sekadar mengejar kecepatan (clickbait), tetapi wajib mengedepankan akurasi, kode etik jurnalistik, dan verifikasi faktual.”

“Sebagai mitra strategis, kami siap bersinergi dan berkolaborasi erat dengan Pemerintah Kota Serang, DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat. Kami berkomitmen mengawal pembangunan Ibu Kota Provinsi Banten ini lewat fungsi kontrol sosial yang konstruktif dan edukatif.

Dalam waktu dekat, kami akan segera menggelar rapat kerja dan pembekalan pengurus agar program-program strategis SMSI Kota Serang dapat langsung dirasakan manfaatnya, baik oleh pemilik media maupun masyarakat luas,” pungkas Yudian.

BBC, Serang – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI, Polda Jawa Barat menghadirkan sembilan inovasi ketahanan pangan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan petani serta produktivitas komoditas jagung di berbagai wilayah Jawa Barat.

Program tersebut digagas melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kelompok tani, perbankan pemerintah, koperasi, perusahaan, perguruan tinggi hingga instansi pengelola lahan negara. Melalui sinergi tersebut, Polda Jabar berupaya menghadirkan solusi konkret bagi berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari permodalan hingga pascapanen.

Kepala Biro SDM Polda Jabar, Kombes Pol Fadly Samad mengatakan, ketahanan pangan merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk institusi Polri.

“Polda Jawa Barat tidak hanya hadir sebagai penggerak, tetapi juga sebagai fasilitator yang mempertemukan berbagai pihak untuk membantu petani meningkatkan hasil produksi sekaligus kesejahteraannya,” kata Fadly Samad didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko, Selasa, 9 Juni 2026.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah kerja sama Kredit Usaha Rakyat (KUR) Himbara bagi petani binaan Polda Jabar. Program ini memberikan kemudahan akses pembiayaan modal usaha melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga petani memiliki dukungan modal yang lebih kuat dalam mengembangkan usaha pertaniannya.

Selain itu, Polda Jabar juga menghadirkan program Primkoppol Peduli Bunga 0 Persen, yakni bantuan permodalan melalui koperasi Polri dengan skema pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap pinjaman berbunga tinggi yang berpotensi membebani usaha mereka.

“Kami ingin memastikan petani mendapatkan akses permodalan yang mudah, aman, dan tidak memberatkan. Dengan demikian mereka bisa fokus meningkatkan produktivitas pertanian,” ujar Fadly.

Inovasi berikutnya adalah Gotong Royong Bhayangkara, yang mengedepankan kolaborasi antara Polda Jabar, perusahaan melalui program CSR, serta berbagai stakeholder terkait. Melalui program ini, petani mendapatkan bantuan berupa modal usaha, benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk hingga bantuan sosial.

Polda Jabar juga menggagas program Pinjam Manfaat Lahan Presisi melalui kerja sama dengan PTPN dan Perhutani. Program tersebut membuka akses pemanfaatan lahan yang belum produktif untuk ditanami jagung oleh petani binaan sehingga mampu meningkatkan luas area tanam dan produksi pangan.

Dalam bidang penelitian dan pengembangan, Polda Jabar menggandeng Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) melalui program Benih Kurama. Program ini berfokus pada pengembangan benih unggul jagung yang saat ini masih berada dalam tahap uji coba sebelum memperoleh sertifikasi resmi.

“Kolaborasi dengan akademisi menjadi bagian penting karena inovasi pertanian harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar hasilnya lebih maksimal,” jelas Fadly.

Tidak hanya berfokus pada budidaya, Polda Jabar juga mengembangkan inovasi pascapanen melalui Solar Drayer Home Presisi, yaitu alat pengering jagung bertenaga surya hasil kolaborasi dengan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). “Teknologi ini diharapkan mampu membantu petani menjaga kualitas hasil panen sekaligus menekan biaya pengeringan,” jelasnya.

Sementara itu, konsep pertanian berkelanjutan diwujudkan melalui program Zero Waste Presisi, yaitu pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai media tanam dan bahan baku pupuk organik. Inovasi ini mendukung pengurangan limbah sekaligus menciptakan lingkungan pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Polda Jabar juga mendorong diversifikasi pangan melalui program Penanaman Uwi di Lahan PTPN serta pengembangan Pupuk Organik Pak Bhabin yang dibuat dari campuran kotoran kerbau, abu vulkanik, sekam, dan molase. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran, Polda Jabar juga akan menggelar Lomba Ketahanan Pangan Piala Jagung Kapolda Jabar 2026 yang dimulai pada 10 Juni 2026.

Kompetisi bertema “Kemandirian Pangan adalah Kekuatan Negara” itu akan diikuti seluruh Polres, Polresta, dan Polrestabes di wilayah hukum Polda Jawa Barat sebagai wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.

“Kami berharap sembilan inovasi ini dapat menjadi model pemberdayaan pertanian yang berkelanjutan. Ketika petani sejahtera dan produksi pangan meningkat, maka ketahanan pangan nasional akan semakin kuat,” tutup Kombes Pol Fadly Samad.