BBC, Serang – Komisi 1 DPRD Banten mengapresiasi atas langkah Sekretaris Dewan Deden Apriandhi yang telah melakukan evaluasi terhadap ratusan pegawai non ASN di lingkungan Setwan. Evaluasi ini dilakukan jelang diberlakukan perpanjangan kontrak kerja di tahun 2022.
“Apa yang dilakukan sekarang pembenahan dicetuskan oleh Setwan pak Deden sangat luar biasa, atas arahan dan masukan dari Komisi 1 tenaga honorer itu dulu kurang lebih non ASN di setwan sekitar 600 orang. Kami pertanyakan dulu kepada setwan dan kepala BKD untuk apa honorer di setwan segitu banyaknya, apa fungsi dan tugasnya terus efektifitas serta efisiensinya,” ujar Ketua komisi 1 DPRD Banten Asep Hidayat, Senin (10/1/2022).
Apabila persoalan ini terus dibiarkan, kata dia dapat menimbulkan kebobolan APBD lantaran mengeluarkan anggaran dengan tidak efektiv. Maka sekarang ini Setwan dengan seriusnya melakukan dan melaksanakan pembenahan serta investigasi dari setiap tenaga honorer yang ada.
“Kami komisi 1 mendukung dan mendorong sekiranya yang tidak mengikuti ketentuan dan aturan atas pola tata kerja honorer yang tidak disiplin. Apalagi angka kehadiran sangat minim setiap bulannya lebih baik direstrukturisasi atau ditinjau kembali pola komitmen atau perjanjian tenaga honorer dengan Setwan,” terang Asep.
“Yang sekiranya tidak memungkinkan lebih baik dilakukan dulu investigasi sejauh mana angka kehadiran setiap bulan yang kedua kalau memang tidak bisa mengikuti ketentuan dan aturan serta disiplin kerja yang yang yang dilakukan tenaga non ASN yang pertama dilakukan pembinaan sampai betul-betul tenaga honorer itu mengikuti Ketentuan dan aturan yang harusnya menjadi kewajiban tenaga honorer lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten,” imbuhnya.
Meski diakui Asep, atas yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Banten telah berkoordinasi dengan kepala BKD dan Komisi 1.
“Maka komisi 1 selalu men-support, Insya Allah akan menghasilkan tenaga-tenaga pegawai baik PNS dan non PNS efektif efisien serta sesuai dengan harapan dan ketentuan kita semua,” tutupnya.
Sebelumnya sebanyak ratusan pegawai non ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten menjalani interview dan dievaluasi menjelang perpanjangan kontrak kerja di tahun 2022. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur komitmen dan tingkat kedisplinan pegawai selama ini menjadi pegawai non ASN di lingkup Sekretariat DPRD Banten.
