“Representasi perempuan tidak berhenti pada angka di parlemen. Ia harus ditransformasikan menjadi kebijakan nyata yang menjawab kebutuhan perempuan di masyarakat,” tegas Encop.
Dalam temuannya, Encop mengungkapkan adanya perbedaan pola gerak politik di dua wilayah tersebut. Di Kabupaten Pandeglang, misalnya inisiatif lahirnya Perda PUG lebih banyak dimotori oleh anggota DPRD dengan dukungan masif dari berbagai organisasi perempuan.
“Sebaliknya, di Kabupaten Karawang, peran pemerintah daerah atau eksekutif nampak lebih dominan dalam menginisiasi kebijakan dengan sokongan jaringan masyarakat sipil,” ungkapnya.
Dalam disertasi ini Encop menegaskan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bukan jaminan otomatis lahirnya kebijakan yang responsif gender.
Menurutnya diperlukan kepemimpinan politik yang progresif serta koalisi lintas sektor yang kuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Sidang promosi doktor ini diharapkannya mampu memperkaya literasi mengenai politik representasi di era desentralisasi,” tandasnya.
