BBC, Jakarta – Governance merupakan sistem pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintahan yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya politik, serta ekonomi. Dalam pratiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertangung jawab. Upaya untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik akan terus dilakukan dan akan terus diperbaharui agar bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman.
Kedepannya sistem tata kelola suatu pemerintahan akan mengalami perubahan, hal itu diantaranya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi, sehingga sistem tersebut harus mampu menyesuaikan dengan perubahan perilaku hubungan antar manusia yang selalu melek dengan teknologi komunikasi. Oleh karena itu penyelenggara pemerintahan tidak tidak boleh berpuas diri dengan sistem yang ada, adanya inovasi teknologi akan selalu memaksa pemerintahan untuk mau bertransformasi.
Presiden Jokowi telah meluncurkan peta jalan “Making Indonesia 4.0” pada acara
Indonesia Industrial Summit 2018 lalu. Peta jalan ini merupakan strategi industri nasional di era revolusi industri 4.0. Berbagai upaya tersebut patut diapresiasi, tetapi tanpa mengubah tata kelola dalam diri pemerintah hal tersebut tidak akan membawa rangkaian perubahan yang holistik, sebab revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi di semua bidang. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan berbagai langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia agar memiliki pengetahuan dan keahlian terutama dalam pengaplikasian teknologi.
Hal ini tentu menjadi konsep pembangunan berkelanjutan bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem pengelolaan pemerintahan sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan beranggungjawab.
Tentang FISIP
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) merupakan fakultas tertua tidak saja di lingkungan Universitas Muhammdiyah Jakarta, tetapi juga di seluruh Perguruan Tinggi milik Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi pertama yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. FISIP UMJ ini semula bernama Fakultas Kesejahteraan Sosial (FKS) yang dibuka tanggal 21 September 1961, atas prakarsa Mulyadi Djoyomartono, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Dekan pertama dipercayakan kepada Prof. Mr. Soemantri Praptokusumo yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI. Untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan keilmuan pada tahun 1984 berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Menyusul kemudian dengan dibuka Program Studi Ilmu Administrasi Negara (1984), Program Studi Ilmu Politik (1986) dan Program Studi Ilmu Komunikasi (1989).
Tentang International Conference on Social Science (ICSS) in governance, human relationship and sustainable development Conference on Social Schience (ICSS) in governance, human relationship and sustainable development merupakan event kedua bertaraf internasional yang digelar oleh FISIP UMJ, sebelumnya Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) telah melaksanakan International Conference on Social Work (ICSW) in Health and Mental Health. Kegiatan Conference on Social Schience (ICSS) in governance, human relationship and sustainable development ini diinisiasi oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah jakarta, dengan menghadirkan dua guru besar Prof. Siti Zuhro, PhD Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI Indonesia dan 1) Prof. Datuk Dr. Yahaya Ibrahim, Proffesor Universiti Sultan Zaenal Abidin, Kuala Trengganu, Malaysia (UNISZA).
TENTANG KEYNOTE SPEAKERS
Prof. Datuk Dr. Yahaya Ibrahim,
Professor Datuk Dr.Yahaya Ibrahim is currently a Professor of Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia.
Professor Datuk Dr.Yahaya Ibrahim memulai karirnya sebagai eksekutif di sektor korporasi di Kuala Lumpur. Dia bergabung sektor akademik sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi dari tahun 1992 hingga pertengahan 2009. Sebelum bergabung dengan Universiti Malaysia Terengganu, beliau Direktur Eksekutif (CEO) UKM Pakarunding Sdn Bhd, perusahaan konsultan milik PT Universiti Kebangsaan Malaysia.
Sementara ia terikat pada UKM, ia juga memegang posisi sebagai perguruan tinggi kepala sekolah serta Presiden Asosiasi Staf Akademik. Beliau juga salah satu pendiri dan anggota Dewan Profesor Nasional sejak 2009. Pada 2009 beliau diperbantukan sebagai Wakil Kanselir Kemahasiswaan dan Alumni, Universiti Malaysia Terengganu dan kemudian ditunjuk sebagai Wakil Rektor di Universitas Sultan Zainal Abidin, mulai dari Januari 2013 hingga Desember 2015. Pada Bulan Mei 2017 ditunjuk sebagai Profesor Tamu di Asia University di Kuala Lumpur. Professor Datuk Dr.Yahaya Ibrahim memulai pendidikan awalnya di Sekolah Dasar Batu Rakit, kemudian ke Sekolah Menengah Tengku Mizan, Sekolah Teknik Terengganu dan Sekolah Tinggi Sultan Sulaiman di Kuala Terengganu kemudian melanjutkan studinya di Universiti Teknologi Malaysia jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah. Kemudian melanjutkan studi di Master dan Ph.D. di Universiti Malaya. Beliau memegang 3 gelar dalam 3 bidang yang berbeda yaitu Sarjana Perencanaan Kota dan Wilayah, Magister Sosiologi dan Ph.D. di bidang Ekonomi yang berspesialisasi dalam Studi Pembangunan.
Selain mengajar, ia juga pengawas dan pemeriksa sejumlah master dan Ph.D. kandidat lokal dan internasional. Dia juga aktif melakukan penelitian di Malaysia dan negara-negara Asean dan telah mempresentasikan karyanya di lebih dari 100 konferensi, nasional dan internasional (termasuk Inggris, Skotlandia, Belanda, Italia, Swedia, Jepang, Australia, Portugal, Prancis, Yunani, Indonesia, India, Thailand dan lain-lain). Tulisannya diterbitkan dalam jurnal akademik (nasional dan internasional) sebagai serta dalam buku-buku akademik di tingkat universitas dan juga berkontribusi di surat kabar lokal. Awal 2009, ia dianugerahi sebagai Anggota dan Profesor Tamu di Universitas Asia Pasifik dan Universitas Kyoto Ritsumeikan di Jepang. Dengan spesialisasinya, ia telah menerima pengakuan dari Amerika
Nation World Tourism Association (UNWTO), Asia Pacific Chapter sebagai spesialis di Asia Pasifik sektor pariwisata.
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA
Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik (LIPI). Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA menyelesaikan studi sarjana di jurusan Hubungan Internasional dari FISIP, University of Jember, MA dalam Ilmu Politik dari The Flinders University,
Adelaide, Australia dan gelar Ph.D dalam Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia.
Dia memiliki beberapa buku dalam tema politik: Konflik dan Kerjasama Antar-Daerah (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2004); Mengatur Otoritas Pusat Aplikatif-Demokratis (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005); Efektivitas dan Efisiensi Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dan Sumatera Barat (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2006); Profesionalisme dan Netralitas Birokrasi: Menuju Daya Saing Ekonomi Regional, Studi di Empat Provinsi (Jakarta: The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation, 2007); Demokrasi dan Globalisasi: Membuka Jalan Menuju Kemerdekaan, Jakarta: PT THC Mandiri, 2008); Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kelanjutan Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Waves, 2009); Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Waves, 2009); Chaotic Perda: Mengungkap Masalah & Solusi (Yogyakarta: Waves, 2010); Model Demokrasi Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Jakarta: PT THC Mandiri, 2011)
