BBC, Cilegon – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon dinilai lemah dalam mengawasi Industri yang ada di Cilegon. Terutama pengawasan terkait pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas industri yang ada di Cilegon.
Ketua komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Erlangga menyebut, lemahnya DLH Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan terhadap industri terlihat dari raport merah yang diberikan pemerintah pusat terhadap industri di Cilegon. Dimana, terkait penilaian itu pemerintah pusat hanya melibatkan pemerintah provinsi Banten dalam pengawasannya.
Padahal lanjut Erik, pencemaran udara yang diakibatkan oleh Industri yang merasakan dampaknya adalah masyarakat Cilegon. Sehingga harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi oleh DLH Kota Cilegon bukan Provinsi Banten maupun pusat.
“Seharusnya pengawasan itu dilakukan oleh DLH Cilegon bukan Provinsi, tapi kenapa ketika ada penilaian dan lain sebagainya yang dilibatkan itu Provinsi bukan Kota,” ucap Erik Selasa (28/3/2023).
Oleh karena itu, Erik mengaku akan memanggil OPD terkait dalam hal ini DLH dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon untuk duduk bersama dengan industri membahas persoalan pencemaran udara tersebut dan akan membentuk tim khusus untuk mengawasi aktivitas industri di Cilegon.
“Kita (DPRD) akan panggil OPD terkait. Bila perlu kita buat tim khusus pengawasan untuk industri di Cilegon,” ujar Erik.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra mengaku terus melakukan pengawasan terhadap industri di Cilegon. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui alat pemantau udara yang ada di Cilegon.
Namun demikian Aziz mengaku pengawasannya akan menyesuaikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang ada pada DLH Kota Cilegon. Sehingga, dalam melakukan pengawasan dari 250 industri yang harus diawasi hanya 100 industri yang dapat dilakukan pengawasan per tahunnya.
“Kami akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan terhadap perusahaan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan,” ucap Aziz meluk pesan singkat yang diterima RRI.
Aziz mengungkapkan, sebetulnya terkait dengan pengawasan udara setiap perusahaan atau Industri telah memiliki alat pemantau udara tersebut. Tinggal bagaimana mereka melakukan pengelolaan lingkungan pada industri masing-masing.
“Terkait itu sebetulnya semua perusahaan juga punya alatnya masing-masing. Tinggal bagaimana mereka (industri) dalam mengelola lingkungannya,” katanya. (1-2).
