BBC, Serang – Input APBD Perubahan tahun 2016 ke sistem informasi manajemen daerah (Simda) yang dilakukan oleh 42 SKPD dilingkungan pemprov tidak dapat dilakukan. Ini disebabkan jaringan koneksi untuk memasukan data tersebut. Bahkan hari ini (Jumat) atau batas akhir, koneksi tersebut masih bermasalah, dan akan mengancam pada proses penetapan anggaran. Salah seorang pejabat disalah satu SKPD pemprov yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, sejak pertama proses memasukan data APBD Perubahan 2016 sampai dengan batas akhir, pihaknya tidak bisa melakukan proses simda. “Kami sudah konfirmasi ke DPPKD tapi katanya jaringan tidak ada masalah. Mereka hanya mengatakan kemungkinan masuknya berbarengan semua SKPD jadi sedikit lelet, karena berebut,” ungkapnya.
Alasan disampaikan DPPKD itu, kata dia tidak masuk akal lantaran yang terjadi pada jaringan tersebut bukan proses transfer data atau loading melainkan rusak. “Keterangan pada sistemnya bukan loading tetapi eror. Ini kan tidak benar. Kalau memang sistemnya sedang rusak, sampaikan saja yang sebenarnya, bukan malah memberi alasan tidak-tidak,” ujarnya.
Disisi lain lanjut dia, seluruh SKPD dituntut untuk bekerja sesuai dengan aturan, namun SKPD yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab seakan tidak peduli. “Kalau memang ada kerusakan atau koneksinya lambat, semestinya dari sejak Input data pada Selasa lalu, sampai sekarang ada perubahan. Tapi ini sejak Input data diperintahkan hari pertama sampai terakhir masih saja eror,” ungkapnya.
Kepala bidang Anggaran pada DPPKD, Agus Setiadi saat dikonfirmasi menjelaskan, simda yang saat ini dilakukan terjadi kendala, dikarenakan berebut, sehingga saat disambungkan mengalami kegagalan. “Bukan eror, tapi karena semua SKPD itu memasukan data ke simda secara bersamaan, jadi tidak bisa,” tandasnya.
Namun dijelaskan Agus, proses lambatnya simda tersebut tidak mempengaruhi terhadap proses pembahasan APBD Perubahan 2016. “Kita targetnya akhir bulan September selesai. Saya rasa tidak akan terpengaruh ke proses APBD Perubahan, dan kalau soal jaringan itu adanya di Dishubkominfo, sedangkan aplikasinya di BPKP,” ujarnya.
Bahkan Agus mengaku, sampai saat ini belum mengetahui progres akhir dari input data Simda APBD Perubahan 2016. Namun hal tersebut bisa saja dilakukan perpanjangan, jika sampai batas akhir tidak juga tuntas. “Nanti akan kami sampaikan laporan kepada pimpinan,dan untuk progresnya saya belum ngecek lagi. Nanti kita laporkan ke pimpinan dudlu, apakag nanti akan pertambahan waktu atau tidak,” jelasnya. (1-1)
