BBC, Serang – Dalam Rangka hari Antikorupsi yang diperingati Pada 9 Desember 2016. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan beberapa evaluasi terkait pemberantasan korupsi dan sikap Antikorupsi Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Serta suasana kebatinan sikap Antikorupsi Masyarakat Indonesia.
“Pertama, Pemuda Muhammadiyah menilai upaya pemberantasan praktek korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengalami keterlambatan yang significant, terutama terkait dengan peran KPK RI,” kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak melalui rilisnya yang diterima bukabantennews.com, Kamis, 8/12/2016.
Menurutnya, fenomena menurunnya kepercayaan Publik terhadap KPK terkait masih banyak Kasus korupsi besar yang belum bisa dituntaskan oleh KPK RI.
“Seperti misalnya Kasus Century, Kasus BLBI, Kasus Reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras, sama sekali belum terlihat titik Terang penyelesaiannya,” tegas Dahnil.
Bahkan, Khusus untuk Kasus Reklamasi dan Sumber Waras KPK terkesan tersandera dan ragù bertindak. Bangun, ditengah turunnya kepercayaan Publik tersebut, sesungguhnya Publik masih sangat Berharap KPK segera mengembalikan kepercayaan Publik tersebut dengan melakukan akselerasi dengan berani penyelesaian kasus-Kasus besar tersebut.
“Termasuk Reklamasi dan RSSW yang mendapat atensi tinggi dari Publik Indonesia. Bila KPK Terang dan Tegas, Pemuda Muhammadiyah meyakini Publik Akan berdiri kokoh mendukung KPK,” ucapnya.
Kemudian yang kedua, kata Dahnil Gerakan Antikorupsi bagi Pemuda Muhammadiyah selama Ini masih menjadi Gerakan sporadis, politis dan formalistik atau Gerakan pidato diatas panggung. Dengan kata lain belum menjadi Gerakan massa, sehingga Pemuda Muhammadiyah mentoring Gerakan Antikorupsi menjadi Gerakan Kebudayaan yang melibatkan semua kelompok masyarakat.
“Dimana ada kesadaran kolektif untuk lawan korupsi secara Berjamaah. Membangun tradisi Antikorupsi di semua sektor kehidupan,” ketusnya.
Oleh sebab itu, Dahnil menambahkan Pemuda Muhammadiyah secara konsisten membangun tradisi radicalisme lawan korupsi, antitoleransi terhadap koruptor.
“Pendekatan Kebudayaan harus dijadikan jalan membangun Gerakan Antikorupsi. Membangun tradisi Antikorupsi. Habit Antikorupsi dalam kehidupan seluruh Anak negeri,” tukas Dosen ekonomi Untirta tersebut. (1-1)
