BBC, Serang – Serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) pemprov Banten pada triwulan pertama tahun 2017, relatif menurun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dimana serapan anggaran untuk tahun ini penyampaiannya di kisaran 20 persen. “Sedangkan untuk tahun lalu pada triwulan yang sama tercatat sebesar 33 persen,” ungkap Sekertaris daerah Banten Ratna suharta, usai rapat pimpinan di aula pendopo Gubernur, Selasa 18/4/2017.
Sekda mengungkapkan, realisasi serapan anggaran pada triwulan pertama disebabkan banyak faktor. Salah satunya yakni persoalan perubahan organisasi perangkat daerah yang baru rampung awal tahun ini.
“Karena memang pembahasan OPD itu sampai Februri, jadi berimbas terhadap pembahasan anggaran. Akibanya sejumlah OPD di pemprov Banten tergolong terlambat dalam penyerapan anggaran,”katanya.
Sekda menjelaskan, serapan anggaran rendah terdapat pada triwulan pertama ini banyak ditemukan di sejumlah OPD teknis sepeti Dinas PU PR. Karena tercatat dari data laporannya serapan yang mampu diserap oleh OPD tersebut masih di bawah 2 persen.
“Sedangkan sejumlah OPD yang tergolong baik dalam serapan terdapat di beberapa diantaranya Dishub dan dinas lingkungan hidup,” jelasnya.
Meski begitu sekda mengatakan, pihaknya mengapresiasi serapan anggaran yang dilakukan oleh OPD di Banten pada triwulan pertama ini. Karena secara penilaian serapan anggaran dinilai sudah cukup baik, dengan alokasi kinerja yang tidak terlalu lama.
“Ini terlihat sudah baik, karena secara nasional Banten juga baik,” tega Sekda.
Sekda menyampaikan pihaknya optimistis capaian serapan anggaran hingga akhir tahun nanti bisa lebih baik dari tahun lalu. Karena berkaca serapan tahun lalu, serapan anggaran pada tahun 2016 yang dilakukan oleh pemprov Banten mampu mencapai diatas 90 persen.
“Kami optimistis tahun ini bisa lebih baik,” singkatnya.
Oleh karena itu Sekda mengatakan, pihaknya mendorong kepada semua OPD untuk terus menggenjot kinerjanya di triwulan berikutnya. Ini dilakukan untuk semata mata untuk meningkatkan opini dari BPK atas laporan keuangan pemprov Banten yang ditargetkan mendapatkan wajar tanpa pengecualian.
“Kami menginginkan opini dari BPK bisa lebih baik. Paling tidak WTP,” harapnya. (1-1)
