BBC, Serang – Sektor Dinas Pendidikan (Dindik), Kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Perijinan menjadi institusi paling rawan terjadinya praktek pungutan liar. Bahkan tercatat ada sekitar 27 kasus tindak pidana pungutan liar dengan tersangka berjumlah 67 orang.
“Dari laporan yang diterima tim Satgas Saber Pungli di Banten sepanjang tahun 2017 ada 409 aduan,” kata perwakilan tim Saber Pungli Pusat M. Shadiq Pasaribu ketika ditemui usai kegiatan sosialisai Saber Pungli, di Ledian, Ciceri, Kota Serang, Rabu 11/10/2017.
Dari 32 ribu pengaduan yang disampaikan ke tim saber pungli, kata Shadiq baru seribuan pengaduan yang sudah ditindak lanjuti. Karena belum tentu semua pengaduan tersebut dapat dibenarkan karena di tim Satgas Saber pungli itu terdapat Pokja Intelejen, pokja penindakan, dan yustisi, maka semuanya itu perlu dilakukan penyaringan.
“Dan kadang-kadang yang namanya masyarakat laporanya itu belum tentu semuanya benar, maka dari itu saya menghimbau kepada masyarakat ikut bertanggung jawab didalam memberikan melaporkan agar dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat itu pasti akan dilindungi oleh tim Satgas Saber Pungli,” kata Shadiq.
Sedangkan beberapa daerah yang tergolong rawan dalam praktek Pungutan Liar yakni Jawa Barat termasuk paling tinggi terjadinya kegiatan pungli. Disusul oleh Sumatra Barat, Riau, Jakarta dan termasuk Provinsi Banten. Selain itu perlu diketahui bahwa Satgas Saber Pungli itu sudah terintegritasi seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Pom TNI, BIN dan juga Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) dan yang ain-lain.
“Kenapa hal ini harus terintergritasi, supaya masyarakat tidak takut dalam memberikn pengaduan dan laporan dan pasti dilindungi,” tuturnya.
Adapun masyarakat yang akan memberikan laporan atau pengaduan dapat melalui surat elektronik, telpon, SMS dan juga dapat langsung datang sendiri ke kantor Tim Satgas Pungli itu yang berlaku di Pusat.
“Sedangkan untuk di daerah ada yang namanya UPP atau Unit Pemberatasan Pungli,” pungkas Shadiq. (1-2)
