BBC, Cilegon – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji sikap Pemerintah Provinsi Banten beserta seluruh Kabupaten Kota yang terus konsisten memberantas tindak pidana korupsi, sehingga kedepan diharapkan turut melibatkan KPK dalam setiap perencanaan yang bersifat transaksional.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam rapat koordinasi pimpinan daerah dalam agenda percepatan pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi, di Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu 18/10/2017.
Dalam kesempatan tersebut, Saut juga mengapresiasi konsitensi Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten Kota yang terus konsisten sejak 2016 lalu, semenjak ditanda tanganinya komitmen pemberantasan korupsi.
Saut mengungkapkan dalam melakukan pencegahan korupsi tidak boleh setengah-setengah, oleh karenanya KPK kembali hadir di Provinsi Banten untuk melakukan evaluasi serta kembali melakukan rencana aksi yang akan dilakukan.
“Ada beberapa hambatan mungkin, baik itu dalam perundang-undangan atau dalam tata kelolannya, oleh karenanya KPK disini hadir membantu,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi Banten tersebut, KPK menekankan pelayanan publik menjadi salah satu hal yang paling banyak mendapat sorotan publik hingga dunia internasional, sehingga harus mendapat perhatian khusus bagi kepala daerah. Kedepan dirinya berharap Pemerintah dapat melibatkan KPK dalam sebuah planning yang bersifat transaksional.
“KPK selalu konsisten pencegahan, ketika pak Gubernur Wakil Gubernur dan Kepala Daerah memiliki mimpi ada rencana silahkan beritahu kita, kita akan datang,” katanya
Sementara itu, Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim mengungkapkan pihaknya mengapresiasi segala tindakan yang dilakukan KPK di Provinsi Banten yang telah memberikan perhatian penuh, terlebih dalam membantu mengawal Provinsi Banten agar terbebas dari tindak pidana korupsi. Oleh karenanya dirinya berharap KPK terus berada di Provinsi Banten untuk melakukan pencegahan.
“Makanya saya minta KPK untuk terus hadir di Banten, dalam upaya pembinaan dan pencegahan korupsi,” kata Wahidin Halim
Senada diungkapkan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy bahwa keberadaan KPK dapat membantu pemerintah dalam segi pembinaan tata kelola keuangan yang transparant, sehingga planing atau rencana pemerintah untuk melakukan pembangunan provinsi Banten berada dijalur yang benar, sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Menjadi sangat penting (KPK), agar pembangunan tetap berada dalam koridor hukum,” pungkasnya. (1-1)