BBC, Tangerang: Bank Pembangunan Daerah (BPD) diminta untuk memperkuat integritas jajaran Dewan Komisaris dan Direskisnga. Integritas ini menjadi penting lantaran perbankan merupakan bisnis yang mengandalkan kepercayaan.
“Integritas ini penting agar usaha perbankan bsia berjalan baik. Apalagi usaha inj mengandalkan kepercayaan masyarakat,” kata Direktur Investigasi III Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Agustina Arumsari saat Seminar Nasional Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di BPD Dalam Perspektif Hukum serta Perpajakan yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia di Aryaduta Lippo Village, Senin (7/10/2019).
Integritas lanjut Agustina sangat penting saat penunjukan direksi, komisaris, dan sebagainya dalam sebuah perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya membuat mekanismenya, sehingga untuk diketahui integritas seseorang yang akan menduduki jabatan di perbankan. OJK seharusnya memiliki data dan metode untuk memilah dan menyaring penunjukan direksi maupun komisaris di sebuah perbankan agar yang memiliki integritas yang dipilih.
“Meskipun ini tidak bisa menjamin 100 persen berhasil dengan cara itu karena integritas sesuatu yang sifatnya berada di kedalaman hati seseorang sehingga susah mendeteksinya,” katanya.
Komisaris Utama Bank Banten Mediwarman menyampaikan, sebagai BPD yanv isinya masih muda pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan integritas untuk memperkuat kepercayaan publik pada Bank Banten.
“Alasannya apabila integritas lemah maka akan melahirkan kredit macet,” katanya.
Terkait seminar ini, Mediwarman mengatakan seminar sengaja mengangkat tema tersebut karena kredit macet selama ini salah dipadang oleh penegak hukum. Padahal kredit macet ada dua macam dan keduanya tidak dapat disamakan.
“Yang pertama, kredit macet terjadi karena resiko bisnis dan kedua, kredit macet terjadi karena ulah manusia yang menginginkan keuntungan dengan cara yang tidak sah,” imbuhnya.
Direktur utama Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa menambahkab Bank Banten saat ini gencar membangun tata kelola yang baik. Karena itu secara rutin digelar rapat setiap minggu untuk membahas masalah yang dihadapi.
“Kami terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan yang baik, tapi diakui kami juga membutuhkan modal untuk bisa terus tumbuh. Karena itu Bank Banten butuh dukungan dari pemerintah daerah, tidak hanya Pemprov Banten melainkan juga pemerintah daerah setingkat kabupaten/ kota di Banten,” imbuh Fahmi.
Turut hadir dalam kesempatan itu 92 jajaran Komisaris dan Direksi dari 28 BPD se-Indonesia. (1-1)
