BBC, Serang – Wakil ketua DPRD Banten, Muflikhah menyesalkan banyaknya kasus kekerasan seksual kepada wanita dan anak dibawah umur. “Oleh karena itu perlu kerjasama dan komunikasi yang baik, menyikapi bersama-sama dari tupoksi masing-masing. Kejadian ini sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur, dan kita harapkan jangan ada bubur-bubur lainnya,”kata Muflikahah kepada bukabantennews.com, usai bertemu dengan kepala Kanwil hukum dan ham, Kamis, 26/5/2016.
Tindakan preventif, kata Muflikhah, dengan membuat pilot project desa sadar hukum kita dukung. Kalau didesa sudah aman, maka kecamatan akan aman. “Kami juga akan mendatangi Polda Banten dan rumah korban kekerasan seksual Eno,”katanya.
Wakil Ketua DPRD Banten lainnya, Nuraeni mengaku untuk menekan tingkat kekerasan terhadap wanita dan anak dibawah umur, pemporv bersama dengan DPRD dan Kemenkumham akan melakukan penandatangan atau MoU.
“Kita akan MoU, kalau tidak bertabrakan dengan aturan, kenapa tidak disiapkan alokasi anggaran dari APBD. Ada kejadian fenomenal terkait Perpu pasal khusus, hukuman tambahan kebiri. Saya mengepresiasi adanya tambahan hukum itu,” jelasnya.
Senada diungkapkan Anggota DPRD Banten dari dapil Pandeglang, Siti Erna Nurhayati. Menurut dia, kasus kekerasan anak dan wanita diwilayahnya juga mengalami peningkatan. Terakhir ditemukan di Kecamatan Menes.
“Diakui Kabupaten Pandeglang ini dikenal dengan daerah seribu santri, tetapi pada kenyataan di Menes saja ada kejadian itu (Asusila). Dan saya sebagai Ketua P2TP2 Kabupaten Pandeglang selalu mengingatkan kepada msayarakat, khusunya para orangtua agar memisahkan tidur anak-anaknya setelah dewasa, dan yang terpenting orang tua juga jangan memberi contoh kepada anak gadisnya dengan menggunakan pakaian terbuka,”tukass Erna.
