BBC, Cilegon – Aliansi Masyarakat Korban Darurat Banjir Kota Cilegon, mendesak Pemerintah Kota Cilegon, dan Industri agar menangani persoalan banjir di Kota Cilegon, yang terjadi beberapa waktu lalu. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Lintas Komisi DPRD, bersama Pemerintah Kota Cilegon, Masyarakat dan Industri yang ada di Kota Cilegon di Aula DPRD Kota Cilegon, Jumat (9/1/2026).
Rapat dengar pendapat itu, dihadiri Plt Sekda Kota Cilegon, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti, DPUTR, DLH, BPBD, Camat, Lurah dan perwakilan korban banjir.
Salah seorang perwakilan Aliansi Aliansi masyarakat Cilegon Darurat Banjir M. Ibrohim Aswadi mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan Aliansi kepada DPRD dan Pemerintah Kota Cilegon, terkait persoalan banjir di Cilegon. Diantaranya, di wilayah hulu harus dilakukan moratorium, penghijauan dan rekondisi ulang. Sedangkan di tengah, ada masalah krusial. Seperti gorong -gorong rel kereta api, gorong-gorong jalan nasional dan pagar industri.
“Ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam pertemuan ini. Kita menyampaikan bagaimana penanganan banjir ini terintegrasi dari Hulu hingga ke Hilir,” ucap Ibrohim kepada wartawan.
Sedangkan, di wilayah hilir yakni, pembuatan sodetan baru di wilayah seluruh industri dari Citangkil ke Gunung Sugih yang bisa mengarah ke laut lepas sebagai tampungan akhir air hujan yang membuat banjir di Kota Cilegon. Oleh karena itu, Ibrohim meminta kepada pemerintah agar menyelesaikan persoalan-persoalan penyebab banjir dan meminta kepada pemerintah agar membuatkan Long Water Storage (LWS). Serta membuatkan tim khusus untuk menangani banjir yang dibentuk langsung oleh Wali Kota Cilegon.
“Dan terakhir ada tambahan, perlu dibuatkan LWS (Long Water Storage) di wilayah pinggir pagar PT Krakatau Steel yang tidak digunakan. Dari mulai Oktif hingga ke KBS. Kalau itu dibangun saya kira bisa menampung jutaan debit air,” katanya.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra menyatakan, telah melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan banjir di Kota Cilegon. Dengan melakukan normalisasi kali, memperluas saluran irigasi dan lain sebagainya.
Adapun mengenai permohonan masyarakat, Aziz menyampaikan, hal itu sangat bagus untuk dilakukan. Lantaran, penanganan banjir tidak lepas dari Stakeholder terkait lainya di Cilegon. Oleh karena itu, agar pembentukan tim itu bisa segera dilakukan . Aziz meminta segera dilakukan pendataan siapa saja yang akan dibentuk dalam tim tersebut.
“Iya ini masukan untuk mengefektifkan, mencari solusi seperti apa. Sehingga kami akan bentuk sesuai dengan ususlan dari Aliansi dan masyarakat, dan nanti untuk anggota tim yang akan dibentuk kami akan segera minta nama-namanya dan akan kami SK kan dengan Wali Kota (Robinsar),” ujar Aziz.
Di tempat yang sama, anggota DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta mengapresiasi masukan masyarakat terkait penanganan banjir di Kota Cilegon. Menurutnya, penangan banjir bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Cilegon saja, melainkan tanggung jawab bersama semua pihak di Kota Cilegon.
“Saya apresiasi dengan adanya kegiatan di DPRD. Karena kita sudahh duduk bersama dengan Pemkot, DPRD dan masyarakat. Dalam hal ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi ini harus bersama-sama mencari solusi soal penanganan banjir di Cilegon,”ucap Sitta.
Menurutnya, yang terpenting saat ini bukan untuk menyalahkan penyebab banjir. Namun, harus mencari solusi langkah konkret yang terjadi di Cilegon. Oleh karena itu, Sitta berharap penanganan Banjir di Kota Cilegon, ke depan agar dilakukan secara serius.
“Tentunya ini bisa berdampak untuk meminimalisir banjir di Kota Cilegon. Dan tentunya penanganan ini harus serius dan berkeadilan, bukan hanya menjadi kata-kata langganan dan seolah-olah tidak ada solusinya,” katanya. (1-2).