Google search engine
Beranda Banten Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2024 Disepakati...

Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2024 Disepakati DPRD dan Pemprov Banten

0
479

BBC, Serang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Banten mengesahkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2024. Pengesahan KUA PPAS APBDP Tahun 2024 ditandatangani langsung pimpinan DPRD dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam Rapat Paripururna yang dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Banten, Kamis (22/8/2024).

Kerua DPRD Banten, Andra Soni menjelaskan, perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 bertujuan untuk evaluasi terhadap kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah serta capaian target kinerja program kegiatan, mengoptimalkan pelaksanaan perubahan anggaran dan belanja daerah Tahun 2024, perubahan asumsi-asumsi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang berimbas pada struktur APBD Tahun 2024.

“Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 bertujuan untuk evaluasi terhadap kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah serta capaian target kinerja program kegiatan, mengoptimalkan pelaksanaan perubahan anggaran dan belanja daerah Tahun 2024,” katanya.
“Perubahan asumsi-asumsi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang berimbas pada struktur APBD Tahun 2024,” tegas Andra.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Banten atas kerjasamanya dalam menyusun rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta KUA PPAS Tahun Anggaran 2024.

“Kami mengucapkan terimaksih kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten atas kinerjanya dan kerjasamanya dalam proses menyusun rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta PPAS Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.

Al Muktabar melanjutkan dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini menjadi tanggung jawab bersama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mengawal pembanguan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyakat.

“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini menjadi tanggung bersama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing guna mengawal pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Dalam rapat itu dipimpin langsung Ketua DPRD Banten Andra Soni dan dihadiri Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pimpinan DPRD Banten, Plh Sekda Banten dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. (Adv)

Google search engine