BBC, Serang – Pakar pendidikan di Banten Sholeh Hidayat menyambut baik program bantuan sosial yang menjadi salah satu program unggulan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya adalah Program Bantuan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu).
“Ternyata Program Bantuan Sosial Jamsosratu memberikan manfaat dan pengaruh yang sangat luar biasa bagi anak keluarga penerima manfaat,” kata Sholeh, Rabu (20/11/2019).
Soleh menilai program tersebut sangat bagus, karena mampu menekan angka putus sekolah di Provinsi Banten. Program tersebut mampu memberikan kesempatan bagi keluarga penerima manfaat untuk mensekolahkan anak-anaknya ke SMA, SMK dan sederajat.
“Untuk biaya hidup sudah dijamin oleh Pemprov Banten melalui Program Bantuan Sosial Jamsosratu, jadi keluarga penerima manfaat sudah tidak memiliki alasan untuk tidak mensekolahkan anaknya,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Sholeh kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten saat ini memiliki kebijakan yang luar biasa dengan mengratiskan biaya pendidikan pada jenjang SMA dan SMK.
“Program ini harus dilanjutkan, bahkan bantuannya harus ditambah bagi keluarga penerima manfaat agar keluarga tersebut memiliki kemandirian keluarga,” tegasnya.
Pada bagian lain, pemerintah menargetkan 10% dari total Keluarga Penerima Manfaat peserta Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) tergraduasi pada tahun 2020. Dari total jumlah peserta sebanyak 10 juta Keluarga, ditargetkan 1 juta keluarga akan terentaskan.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, bahwa anak keluarga penerima manfaat telah menjalani jenjang pendidikan SMA,SMK dan sederajat sebanyak 2.228 jiwa se-Banten. Ini artinya Bantuan Sosial mampu menekan angka putus sekolah di Banten.
Dengan perincian Kota Serang sebanyak 188 jiwa, Kota Tangerang 52 jiwa, Kota Tangsel 47, Kabupaten Serang sebanyak 937 jiwa, Kabupaten Lebak sebanyak 188 jiwa, Kabupaten Tangerang sebanyak 52 jiwa, Kabupaten Pandeglang 580 jiwa dan Kota Cilegon sebanyak 184 jiwa dengan total 2.228 jiwa.
Penetapan target itu seiring dengan tekad Presiden Joko Widodo untuk terus menekan angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, berbagai upaya akan dilakukan Kemensos guna memenuhi target tersebut seperti peningkatakan kapasitas dan mutu pendamping PKH. (1-1)
