BBC, Serang – Di tengah meningkatnya dinamika transportasi berbasis aplikasi, DPRD Provinsi Banten memilih membuka ruang dialog sebagai jalan utama menyerap aspirasi masyarakat.
Selasa (19/5/2026), Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menerima audiensi komunitas Driver Online Banten Bergerak (Dobrak) di ruang rapat Ketua DPRD Banten.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi para pengemudi ojek online (ojol) untuk menyampaikan keresahan sekaligus harapan mereka terkait keamanan dan perlindungan hukum bagi profesi driver online.
Ketua Dobrak, Agus, mengungkapkan bahwa komunitasnya sempat dihadapkan pada situasi yang membuat para driver merasa khawatir.
Menurut dia, ada sejumlah pihak yang mengaku sebagai bagian dari komunitas ojol dan berniat bergabung dalam aksi dengan membawa ratusan massa tanpa identitas yang jelas.
“Kami didatangi oknum yang mengaku ojol dan ingin bergabung dengan membawa sekitar 500 personel. Itu membuat kami khawatir karena situasinya bisa menjadi tidak kondusif,” ujar Agus.
Atas dasar pertimbangan keamanan dan demi menjaga situasi tetap tertib, komunitas Dobrak akhirnya memilih jalur audiensi bersama DPRD Banten dibanding turun aksi ke jalan.
Langkah tersebut, menurut Agus, menjadi bentuk penghormatan terhadap ruang komunikasi yang dibuka langsung oleh pimpinan DPRD.
“Kami merasa ini langkah yang lebih baik. Kami bisa menyampaikan aspirasi secara langsung dan didengar dengan baik,” katanya.
Dalam suasana dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, komunitas driver online turut menyerahkan petisi kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang Ojek Online.
Regulasi tersebut dinilai penting demi menghadirkan kepastian hukum, perlindungan kerja, hingga jaminan keamanan bagi para driver.
Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, menyampaikan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertib dan konstruktif.
Menurut Fahmi, profesi driver online saat ini telah menjadi bagian penting dari denyut ekonomi masyarakat perkotaan maupun daerah.
“Driver online hari ini bukan sekadar profesi tambahan, tetapi sudah menjadi penopang ekonomi banyak keluarga. Karena itu, negara harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka,” ujar Fahmi Hakim.
Ia juga menilai dialog menjadi cara terbaik untuk membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tanpa harus menimbulkan gesekan di lapangan.
“Kami di DPRD Banten membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Audiensi seperti ini penting agar persoalan bisa dibicarakan dengan kepala dingin dan menghasilkan solusi bersama,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan moral terhadap perjuangan komunitas driver online, Fahmi Hakim turut menandatangani dokumen aspirasi yang diajukan Dobrak.
Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen DPRD Banten dalam mengawal suara para pekerja sektor transportasi digital. (ADV)
