BBC, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Banten sebagai salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah tersebut dilakukan dengan terjun langsung melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan di banten, salah satunya dengan mengumpulkan seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Banten bertajuk Workshop Tunas, Sistem dan Komite Integritas di Gedung KPK Jakarta, Selasa, 17 Mei 2016.
Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, Workshop ini adalah tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi, supervisi pencegahan dan pendindakan korupsi yang sudah digelar KPK pada 17 April lalu di Pendopo Gubernur Banten. “Kita semua (kepala daerah) telah menyatakan komitmen bersama terhadap program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegritas di banten,” kata Gubernur di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Menurut Gubernur, berdasarkan identifikasi permasalahan atas kondisi yang didapat oleh tim Korsupgah KPK pada saat mendiagnosa permasalahan yang sesungguhnya dilingkungan Pemprov Banten.
“Memang tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan kita saat ini ada pada pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan, perijinan satu pintu, manajemen SDM dan pengawasan atau pengendalian,” katanya.
Gubernur melanjutkan, dalam rangka mendukung dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, pihaknya akan melaksanakan 10 langkah strategsi dalam mewujudkan hal tersebut, yaitu menyiapkan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning.
“Kita juga akan melakukan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit layanan pengandaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement, melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perijinan pengelolaan SMD yang terbuka,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Gubernur, pihaknya akan memaksimalkan pelaksanakan tata kelola dana desa, penguatan aparat pengawasan internal pemerintahan, memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas, unit pengendalian gratifikasi dan pengelola laporan hasil kekayaan pejabat negara, memperbaiki manajemen aset daerah dan optimalisasi PAD dengan dukungan sistem prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel “Yang terpenting adalah membangun sinergitas dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, dan melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan,” ucapnya.
Gubernur berharap, workshop yang berlangsung selama 2 hari di KPK tersebut dapat memberikan nilai lebih pada pembangunan di Banten nantinya.
“Itu jadi fokus utama kami untuk perbaikan dan harus melalui mekanisme sangat ketat. Ini workshop dua hari dan selanjutnya diharapkan jadi bagian KPK di daerah untuk menjadi trainer bagi SKPD, DPRD, dan yang lainnya,” kata Gubernur.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, Provinsi Banten punya komitmen yang kuat menciptakan Banten yang lebih akuntabel, transparan dan baik bagi masyarakat.
“Pak Gubernur (Rano Karno) akan menceritakan agar Banten berubah namanya dari Banten selalu dikaitkan hal-hal yang kurang nyaman untuk orang Banten sendiri, pak gubernur berkomitmen untuk memperbaiki hal pokok yang sudah dibahas bersama dengan KPK,” kata Laode.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan, pihaknya sengaja bekerja sama dengan Banten dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi, karena banten menjadi pilot projet KPK. Bahkan setelah melakukan pendampingan di Provinsi Banten, pihaknya mengakui saat ini mulai banyak perubahan dan perbaikan.
“Sekarang sedang kita desain, mulai dari SDM, perbaikan sistem, dan pengelolaan aset. Untuk aset progresnya sudah 50 persen sudah selesai termasuk kendaraan dinas yang bermasalah sudah 60 persen selesai,” kata Pahala.
“Pelatihan ini bagian dari pencegahan. Kita harapkan dengan pelatihan ini mereka menjadi tunas integritas didaerahnya masing-masing,” tambahnya. (1-1/ Humas)
