BBC, Serang – Data operasi yustisi protokol kesehatan tim gabungan personil Satpol PP, TNI, Polri di Provinsi Banten menunjukkan, sampai dengan Desember 2020 terdapat 165.873 pelanggar protokol kesehatan yang dikenai sanksi teguran, sosial dan sanksi administratif. Pelanggaran terbanyak terjadi di Kota Tangerang yakni sebanyak 66.533 orang. Sementara pelanggaran terendah terjadi di Kabupaten Serang yakni sebanyak 1.220 orang.

“Tim pelaksana operasi yustisi Pemerintah Provinsi Banten bekerjasama dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten senantiasa melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di Pasar-pasar Tradisional,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat mengikuti rapat koordinasi lanjutan pembahasan tentang tindak lanjut penanganan Covid 19 tingkat Nasional yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian secara virtual, Senin (7/2) malam.

Terkait jumlah pelanggaran tersebut dilaporkan Andika, di bawah Kota Tangerang berturut-turut pelanggaran terbanyak terjadi di Kabupaten Tangerang sebanyak 64.398 orang, Kabupaten Lebak sebanyak 10.623 orang, Kota Serang sebanyak 5.509 orang, Kota Tangerang Selatan sebanyak 5.251 orang. Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.656 orang dan Kota Cilegon sebanyak 5.294 orang.

Lebih jauh Andika mengatakan, pada 25 Januari lalu Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Banten mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021.

“Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Penanggulangan COVID-19 telah disetujui bersama DPRD Provinsi Banten pada Hari Kamis, 28 Januari 2021 dan saat ini sedang proses register ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri,” paparnya.

Ekonomi Terdampak

Andika juga melaporkan, kasus covid 19 di Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan. Data Dinas Kesehatan Provinsi Banten menunjukkan bahwa Kasus Konfirmasi pada 6 Februari 2021 di Provinsi Banten sebanyak 29.544 atau meningkat dibanding data kasus konfirmasi pada 9 November 2020 sebanyak 10.105.

“Dimana positivity rate atau kasus aktif mencapai 13,8%, tingkat kesembuhan mencapai 83,4%, dan tingkat kematian mencapai 2,8%,” katanya.

Terkait hal itu, kata Andika, di bidang ekonomi, data BPS Provinsi Banten pada 5 Februari 2021 menunjukkan Ekonomi Banten triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 turun 3,92 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, beberapa lapangan usaha masih tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,33 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 22,56 persen.

Atas hal itu, kata Andika, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten mengajak seluruh stakeholder pembangunan untuk mengedepankan optimisme bahwa perekonomian Banten akan pulih seiring telah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 di wilayah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten Mendorong daya beli masyarakat melalui dukungan kelancaran bansos dan kelancaran usaha umkm.

“Selain itu, Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dengan pola padat karya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan optimalisasi pertanian dan UMKM sebagai katup pengaman perekonomian,” paparnya. (1-1)