Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Duduk di tepian Pantai Pasir Putih Cihara, memandang hamparan ombak yang bergulung dari Samudera Hindia, membawa pikiran saya pada sebuah perenungan panjang tentang masa depan. Di hadapan kita, sebuah entitas baru sedang bersiap lahir dari rahim perjuangan panjang masyarakat pakidulan: Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan.
Kelahiran ini bukanlah sekadar perpindahan urusan administratif dari pusat ke daerah, melainkan sebuah proklamasi eksistensial. Sebuah daerah yang baru terbentuk ibarat seorang anak yang baru belajar berdiri; ia membutuhkan sandaran, namun cita-cita tertingginya adalah melepaskan pegangan itu untuk berjalan di atas kaki sendiri. Inilah mengapa gagasan untuk menyematkan jargon atau tagline MANDIRI menjadi begitu krusial dan relevan bagi Cilangkahan.
Kata “Mandiri” bukan sekadar hiasan spanduk atau pemanis pidato politik. Bagi sebuah kabupaten yang baru lahir, kemandirian adalah ruh. Tanpa semangat mandiri, otonomi hanya akan menjadi beban baru bagi negara—sebuah daerah yang hanya menadah tangan tanpa mampu menggali potensi dirinya. Mandiri berarti kesiapan mental untuk mengelola kekayaan alam yang melimpah, dari garis pantai Binuangeun hingga potensi agraris di pedalaman, dengan kecerdasan sumber daya manusia yang mumpuni.
Bagi kita, para alumni HMI yang hari ini berkumpul dalam semangat “Insan Cita”, kemandirian adalah manifestasi dari tauhid yang membebaskan—bebas dari ketergantungan yang melumpuhkan, dan berdaulat dalam menentukan arah pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
Namun, agar kata Mandiri tidak menguap menjadi utopia, kita perlu membedah anatomi maknanya melalui sebuah akronim filosofis yang menjadi panduan gerak bagi seluruh elemen masyarakat Cilangkahan. MANDIRI adalah sebuah janji kebudayaan dan intelektual yang kita kristalisasikan dalam tujuh pilar utama:
M—Masagi. Dalam kearifan lokal Sunda Banten, masagi adalah puncak kualitas kemanusiaan. Seorang manusia yang masagi adalah mereka yang paripurna dalam kecerdasan intelektual, kematangan emosional, dan kedalaman spiritual. Paragraf ini menegaskan bahwa pembangunan Cilangkahan tidak boleh pincang; ia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang bersifat materialistis, tetapi juga harus membangun karakter manusianya agar memiliki integritas yang utuh. Dengan manusia yang masagi, Kabupaten Cilangkahan akan memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi terjangan badai perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.
A—Amanah. Kekuasaan dalam sebuah daerah otonom baru seringkali menjadi madu yang mengundang semut-semut kepentingan sempit. Oleh karena itu, prinsip amanah harus menjadi nafas dalam setiap detak birokrasi Cilangkahan. Amanah berarti memandang jabatan dan anggaran daerah sebagai mandat suci dari rakyat dan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan hingga ke liang lahat. Kita ingin setiap rupiah yang dikelola di kabupaten baru ini benar-benar menetes menjadi maslahat bagi petani di sawah dan nelayan di lautan, bukan justru menguap dalam praktik-praktik nista yang mencederai kepercayaan publik.
N—Ngahiji. Otonomi daerah rentan terhadap fragmentasi sosial dan konflik kepentingan kelompok. Prinsip ngahiji atau persatuan menjadi kunci utama agar energi kolektif kita tidak habis terbuang untuk pertikaian internal. Persatuan ini melampaui sekat-sekat diaspora; baik mereka yang menetap di desa maupun mereka yang sukses di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, harus melebur dalam satu visi besar. Hanya dengan ngahiji, potensi intelektual yang terserak dari berbagai disiplin ilmu dapat dikonversi menjadi kekuatan dahsyat yang mampu membangun Cilangkahan secara akseleratif dan harmonis.
D—Dinamis. Sebuah daerah baru tidak boleh gagap terhadap kemajuan. Dinamis berarti memiliki kelenturan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika global tanpa mencabut akar tradisi. Kita ingin Cilangkahan menjadi kabupaten yang tangkas—birokrasinya tidak kaku, layanannya cepat, dan masyarakatnya terbuka terhadap inovasi digital. Sifat dinamis ini akan memastikan bahwa Cilangkahan bukan hanya menjadi penonton dalam panggung kemajuan, melainkan menjadi aktor aktif yang mampu menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi.
I—Integritas. Inilah jangkar moral yang menjaga arah pembangunan tetap pada relnya. Integritas adalah keselarasan antara kata dan perbuatan, antara visi yang tertulis di atas kertas dengan aksi nyata di lapangan. Di tengah godaan kekuasaan yang menyertai pembentukan daerah baru, integritas para penyelenggara negara dan tokoh masyarakat menjadi harga mati. Tanpa integritas, segala jargon kemandirian hanya akan menjadi kebohongan publik. Dengan integritas, Cilangkahan akan tumbuh sebagai daerah yang disegani karena kejujuran tata kelolanya dan kemuliaan karakter para pemimpinnya.
R—Rasional. Sebagai kaum intelektual, kita harus memastikan bahwa pembangunan Cilangkahan dikelola secara saintifik. Rasional berarti setiap kebijakan diambil berdasarkan data yang akurat, riset yang mendalam, dan logika yang jernih—bukan atas dasar selera penguasa atau bisikan kepentingan sesaat. Kita harus berani berdialektika secara sehat untuk menemukan solusi terbaik bagi masalah kemiskinan dan ketertinggalan. Keputusan yang rasional akan melahirkan efektivitas pembangunan, sehingga setiap potensi sumber daya alam yang kita miliki dapat dikelola secara optimal dan berdaya guna tinggi.
I—Ikhlas. Puncak dari segala pencapaian intelektual dan materi adalah keikhlasan. Ikhlas berarti mewakafkan seluruh tenaga, pikiran, dan kepakaran kita semata-mata demi rida Ilahi dan kemaslahatan umat manusia. Para diaspora yang pulang ke Cilangkahan harus membawa semangat pengabdian yang tulus, tanpa mengharap pamrih atau jabatan semata. Keikhlasan akan membuat perjuangan kita terasa ringan dan berkah, sehingga setiap jengkal kemajuan yang kita capai di Kabupaten Cilangkahan akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir bagi generasi mendatang.
Penyematan istilah Masagi dan Ngahiji di antara fondasi lainnya bukanlah sekadar upaya estetika linguistik, melainkan sebuah pernyataan politik kebudayaan yang mendalam. Dalam dialektika pembangunan modern, kedua istilah asli Sunda Banten ini hadir sebagai wujud kolaborasi nilai antara local wisdom (kearifan lokal) dengan tuntutan dunia global yang kian kompleks.
Masagi memberikan arah bahwa manusia Cilangkahan harus memiliki fleksibilitas intelektual yang diakui dunia tanpa kehilangan orientasi etis tradisionalnya, sementara Ngahiji menjadi antitesis terhadap individualisme ekstrem yang sering kali dibawa oleh arus globalisasi.
Dengan menjahit nilai-nilai lokal ini ke dalam prinsip-prinsip universal seperti akuntabilitas dan rasionalitas, kita sedang membangun sebuah identitas kabupaten baru yang tidak gagap teknologi namun tetap hormat pada ideologi leluhur. Inilah hakekat dari pembangunan yang bermatabat: sebuah kemandirian yang mampu berdialog dengan dunia luar namun tetap berpijak kokoh di atas bumi pertiwi sendiri.
Diskusi kita di Pantai Cihara ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Dengan jargon MANDIRI yang telah kita bedah maknanya, kita tidak lagi hanya sekadar bermimpi tentang sebuah daerah otonom, melainkan sedang merancang sebuah peradaban. Mari kita bawa pulang ruh MANDIRI ini ke tempat pengabdian kita masing-masing, dan saat fajar Cilangkahan benar-benar menyingsing, kita sudah siap berdiri tegak sebagai putra-putri daerah yang masagi, amanah, dan ikhlas membangun tanah kelahiran.
