BBC, Cilegon – Keberadaan permukiman warga yang berdiri disepanjang sungai di Kota Cilegon, akan dibongkar lantaran dituding menjadi salah satu penyebab bencana banjir yang kerap melanda Kota Cilegon.
“Kalau memang itu penyebab banjir kita akan lakukan itu, kita akan liat IMB (Izin Membuat Bangunan) Sertifikatnya dan yang lainnya,” ujar Helldy usai rapat kordinasi untuk mengantisipasi banjir di ruang rapat Wali Kota Cilegon, Senin (27/9/2021).
Helldy menyampaikan, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kecamatan, saat ini ada 96 titik banjir di Kota Cilegon. Lokasi yang paling banyak terjadi banjir yakni di Kecamatan Jombang Kota Cilegon.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon segera menyelesaikan persoalan yang mengakibatkan banjir di Cilegon. Terutama, soal pendangkalan sungai dan soal warga yang membangun rumah tanpa izin di pinggir Sungai.
“Kalau kita biarkan saja nanti hancur semuanya, jangan sampai gara-gara satu rumah jadi semuanya kena banjir. Kita akan tertibkan lah, biar persoalan banjir di Cilegon segera terselesaikan,” imbuhnya.
Terkait dengan persoalan banjir di Cilegon, Ia mengaku akan membuat tim penanganan banjir di Cilegon yang terdiri atas Industri, DPUTR, kecamatan dan beberapa pihak yang lainya.
“Pertama kita akan membuat tim, kedua kita akan membuat aturan mengenai rumah-rumah yang tidak memiliki IMB dan rumah yang mengakibatkan banjir. Terus bangunan-bangunan yang ada di aliran sungai yang aturanya akan kita tentukan,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon, Ridwan mengatakan, persoalan banjir di bukan tanggung jawab Pemkot Cilegon saja. Melainkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemkot Cilegon dan Industri serta beberapa pihak yang lainya.
“Penanganan banjir di Cilegon itu tidak hanya dilakukan oleh Pemkot Cilegon, terutama misalnya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemkot Cilegon dan Industri,” ujar Ridwan.
Apalagi kata Ridwan, adanya alih fungsi lahan untuk Industri dan perumahan di Kota Cilegon membuat jumlah titik lokasi banjir terus bertambah. Tercatat tahun 2020 ada 58, namun tahun 2021 naik menjadi 96 titik lokasi banjir di Kota Cilegon.
“Sebelumnya ada 58 titik, saat ini ada 96 jadi nambah lokasi banjirnya. Karena memang, banyaknya alih fungsi ruang lahan itu salah satu penyebabnya. Seperti untuk Industri dan Perumahan,” ungkap Ridwan.
“Rata-rata terjadi disekitar aliran sungai, karena pendangkalan dan penyempitan sungai sehingga sungai tidak mampu menampung air saat musim hujan,” imbuhnya.
Terkait penanganan banjir di Cilegon, Ridwan mengaku pihaknya tahun ini telah membuat 12 gorong-gorong. Diantaranya, pembuatan gorong-gorong di Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon.
“Tahun ini ada beberapa penanganan banjir, membuat gorong-gorong yang dilakukan di 12 titik banjir di Cilegon. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Ciwandan dan Pulomerak Kota Cilegon. Minimal dengan adanya gorong-gorong itu mampu mengurangi terjadinya banjir di Cilegon, karena kalau menghilang tidak mungkin,” pungkasnya. (1-2).
