BBC, Serang – Pembayaran pajak kendaraan melalui upt ruang lingkup Polda Banten direncakan dibuat satu loket. Sehinga para wajib pajak sebagai konsumen diberikan pelayanan optimal.
“Kedepan ditargetkan pelayanan pembayaran pajak bisa satu loket, para WP nantinya akan diberikan kursi, persis seperti pelayanan di perbankkan. Sementara untuk saat ini pelayanan pajak ini masih harus dilalui beberapa loket. Ini merupakan bagian dari intruksi Presiden yang disampaikan ke Polri. Melalui teleconfrence beberapa waktu lalu, ini menjadi bahasan,”ungkap Dirlantas Polda Banten AKBP Trihulianto Djatiutomo, disela rapat di aula DPPKD, Rabu 4/5/2016.
Namun begitu, kata Komarudin lebijakan ini memerlukan dukungan jumlah SDM yang memadai. Karena pelayanan satu loket ini akan berdampak terhadap kepengurusan wajib pajak yang harus dilayani optimal oleh upt masing-masing.
“Kebijakan ini memang membutuhkan penambahan pegawai. Karena satu WP harus dilayani okeh petugas. Nah ini harus disiapkan oleh dispenda, Polri maupun Jasa raharja,”kata Tri.
Nantinya Tri menambahkan, proses pelayanan ini akan dipantau langsung oleh tim khusus kepresidenan dan Mabes Polri. Oleh karena itu hak ini harus diperisiapkan oleh kepala upt untuk pelayanan.
“Sistemnya memang terus berubah, karena nanti pembayaran ini akan dilakukan melalui atm. Bahkan dealer sebagai rekanan kita akan dibuat seperti itu. Nanti di daelet akan dibuat juga sistemnya. Sehingga dari daeler juga tidak perlu datang ke samsat,”tuturnya.
Kepala bidang pendapatan DPPKD Banten Ahmad Yani mengintruksikan kepada jajarannya untuk melaksanakan araham dari presiden melalui Kapolri. Karena pada dasarnya terkait perubahan kebijakan tersebut diangggap baik. Apalagi ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak.
“Saya kira ini bgus dan harus di susun rencananya, mana yang menjadi rencana jangka pendek dan mana yang jangka panjang. Terutama untuk upt Balaraja yang dalam masa peralihan, banyak beban tugas yang perlu di selesaikan,”paparnya.
Kepala UPT Cilegon Nia Karmiati mengapresiasi rencana perubahan pelayanan terhadap masyarakat. Akan tetapi perubahan kebihakan ini perlu didukung sarana prasarana yang memadai.
“Karena masalahnya di kami misalnya untuk mesin antrian juga yang belum tersedia. sehingga ini mungkin nanti menjadi persoalan yang tentu harus dicarikan solusinya,”kata Nia. (adv)
