BBC, Serang – Pemerintah dinilai terlalu lambat dalam merealisasikan pembangunan hunian tetap tsunami di kabupaten Pandeglang. Pasalnya hingga kini belum jelas rumah hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah. Padahal ribuan warga korban tsunami Selat Sunda di pengungsian dinilai kondisinya sudah tidak kondusif.
Anggota DPRD Banten, Sanuji pentamerta mengaku miris melihat warga yang masih tinggal di pengungsian. Mereka terlihat mengalami gejala sosial yang serius, terutama bagi warga yang sudah berkeluarga. Sehingga pemerintah daerah dan pusat hendaknya segera merealisasikan pembngunan rumah hunian sementara dan hunian tetap. Dengan begitu persoalan di pengungsian dapat diklurangi.
”Saya kira pemerintah lambat ya, padahal kan sudah lebih dari sebulan setengah kejadiannya. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah langsung putuskan dan dieksekusi,” ujar Sanuji.
Bahkan Sanuji menuturkan berdasarkan pantauan langsung di lokasi pengungsian di Kecamtaan Labuan misalnya ada sekitar 80 kepala keluarga di lokasi tersebut. Apabila kondisi ini tidak cepat ditangglangi dikhawatirkan akan memunculkan persoalan lain.
“Coba saja bayangkan mereka itu sudah berkeluarga dan tinggal dalam satu tempat. Bagaimana itu psikologi mereka,” cetus Sanuji.
Maka dari itu, Sanuji menyarankan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat duduk bersama untuk segera menyelesaikan persoalan korban tsunami. Dengan demikian, warga sebagai korban tsunami Selat Sunda tidak terlalu lama menunggu di pengungsian atas kebiajakan pemerintah yang telah diputuskan.
“Harusnya kan pembagiannya jelas, pemerintah pusat berbuat apa dan Pemda harus buat apa. Sehingga terukur dan jelas,” tegas Sanuji.
Sebelumnya penjabat Sekretaris Daerah provinsi Banten, Ino S Rawita mengaku pembangunan Runtap tsunami akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Untuk membangun runtap sebanyal 717 unit dipekritakan membutuhkan anggaran sebesar Rp28 milyar. “Sedangkan kami nanti mendukung kebutuhan dasar atas ketersediaan air dan listrik di lokasi yang akan dibangun hunian tetap tersebut,” kata Ino. (1-1)
