BBC, Serang – Sebanyak 7 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi Banten belum menyerahkan data jumlah honorer. Padahal berdasarkan supervisi KPK meminta agar pendataan pegawai honorer di Banten harus secepatnya dilakukan.
Kepala badan kepegawaian daerah provinsi Banten Syamsir menjelaskan, dari 43 SKPD yang ada di Banten, hampir semuanya sudah menyerahkan data honorer di masing-masing dinas. Namun begitu pihaknya tidak menyebutkan secara detail ketujuh dinas yang belum menyerahkan data honorer tersebut.
“Dari penjelasan masing-masing SKPD keberadaan honorer yang jumlahnya melebihi data PNS di masing-masing dinas diakui dibutuhkan. Apalagi beberapa dinas memiliki beban kerja yang cukup tinggi. Tapi datanya di kantor ya, saya lagi di jalanmenuju Jakarta,”ungkap Symsir kepada bukabantennews.com, melalui sambungan selulernya, Rabu, 11/5/2016.
Meski begitu Samsir menuturkan, BKD belum bisa memeastikan akan diapakan data honorer yang sudah disampaikan oleh SKPD. Karena hingga kini belum ada penjelasan resmi dari KPK mengenai persolan tersebut.
“Memang sedang kita bahas analisis beban kerjanya. Belum tahu apakah nanti akan dipangkas atau seperti apa,”katanya.
Sementara kepala biro umum prmprov Banten Siti Maani Nina menambahkan, pihaknya mengaku sudah menyerahkan data jumlah tenaga honorer ke BKD sesuai hasil supervisi bersama KPK sebelumnya. Akan tetapi hingga kini, biro umum belum mendapatkan arahan dari BKD mengenai langkah yang harus ditempuh.
“Penataan pegawai di biro umum sudah dilakukan sebelum adanya supervisi dari KPK. Sehingga kondisi ini tidak menjadi hal yang aneh bagi intansinya,”terang Nina.
Nina menyebutkan jumlah tenaga honorer di biro umum diakui melebihi jumlah tenaga PNS. Tercatat pegawai honorer tercatat sebanyak 331 orang, sedangkan tenaga PNSnya dibawah tenaga honorer.
“Terkait kemungkinan adanya pemangkasan jumlah tenaga honorer akan dipertahankan semaksimal mungkin. Karena diakui beban jumlah tersebut sudah sesuai dengan beban kerja yang ada di biro umum,”sebutnya.
Meski begitu, kata Nina peningkatan kapasitas dan kemampuan sdm tersu dialkukan seperti pelatihan penyajian makanan bagi petugas pramusaji dan pelatihan bela diri bagi satuan pengamanan dalam yang dilaksanakan rutin.
“Semua honorer itu kami berikan pelatihan, mislanya untuk pramusaji diberikan pelatihan cara menyajikan hidangan. Sementara untuk Pamdal diberikan pelatihan bela diri boxer dan pencak silat. Mereka latihan itu setiap hari Jum’at,”tegasnya. (1-1)
